Berita

Bahtiar Effendy/Net

Politik

Bahtiar Effendy: Mari Rawat Identitas Kebangsaan Kita

JUMAT, 14 JULI 2017 | 11:24 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Identitas kebangsaan adalah Pancasila. Maka tidak boleh ada UU, peraturan, kebijakan, dan tingkah laku yang bertentangan dengan Pancasila.

"Tidak boleh ada yang bertentangan dengan ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab sampai pada prinsip keadilan sosial," kata gurubesar ilmu politik UIN Jakarta Prof. Bahtiar Effendy kepada redaksi, Jumat (14/7).

Jelas Bahtiar, adapun yang bertentangan dengan Pancasila akan mengganggu dan merusak identitas kebangsaan.


"Karena itu hal-hal yang bisa merusak NKRI jangan diredusir pada agama. NKRI itu negara kesatuan, lawan dari negara kesatuan itu adalah negara federal," ujarnya.

Dalam kaitannya dengan integrasi nasional, lanjut Bahtiar, ancamannya terletak pada kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang berlawanan dengan sila-sila Pancasila.

"Jadi tidak cukup hanya menguji UU atau peraturan yang bertentangan dengan UU 1945, tapi peraturan, tingkah laku dan kebijakan juga harus dicocokkan dengan Pancasila," ungkapnya.

Ditambahkannya, bisa saja ada UU dan kebijakan yang mungkin tidak bertentangan dengan UU 1945, tapi belum tentu hal tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila. Seperti praktik ekonomi yang cenderung liberal yang menyalahi sila kelima Pancasila.

"Ini kalau kita mau sungguh-sungguh merawat identitas kebangsaan kita. Ndak cukup hanya dengan teriak-teriak 'ini anti NKRI, anti Pancasila', atau 'saya Pancasila'. Bahkan kalau tidak hati-hati hal-hal tersebut bisa kontraproduktif karena memposisikan 'yang bukan saya' sebagai bukan Pancasila," tutup Bahtiar. [rus]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya