. Wajar saja apabila PDI Perjuangan, sebagai partai pengusung Joko Widodo dan di saat yang sama Jokowi juga adalah anggota PDI Perjuangan, berharap berharap semua parpol yang ikut duduk di kabinet mendukung penuh langkah-langkah Presiden.
Demikian disampaikan politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad H Wibowo. Pernyataan Dradjad ini terkait dengan perkataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang berharap PAN keluar dari kabinet.
Harus diakui, jelas Dradjad, PAN beberapa kali mengambil sikap politik yang berbeda dengan Presiden Joko Widodo, seperti dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Jokowi secara formal netral, sementara PAN termasuk di dalamnya Ketua Dewan Kehormatan Amien Rais dan Ketua MPP Sutrisno Bachir, aktif berkampanye mengalahkan Ahok.
PAN juga tidak jarang bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah seperti Perppu 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
"Pak Amien Rais bahkan sering berseberangan dengan Presiden. Pak Amien menjadi salah satu tokoh kunci demo 411, demo 212 dan seterusnya, di mana banyak sekali kader PAN yang turun ke jalan. Jadi wajar jika PDIP melalui Mas Hasto bersikap seperti itu," kata Dradjad dalam keterangan beberapa saat lalu (Jumat, 14/7).
Meski demikian, jelas Dradjad, harus diakui bahwa PDI Perjuangan sendiri beberapa kali tidak sejalan dengan Presiden bahkan berseberangan, seperti dalam Kasus Menteri BUMN Rini Soemarno.
Jika sepenuhnya mendukung Presiden, PDI Perjuangan seharusnya mendukung Rini menjalankan perintah Presiden. Namun dalam banyak hal, PDI Perjuangan justru di barisan depan mengganggu atau minimal ikut mengganggu Rini.
"Mulai dari penolakan Rini hadir di Komisi VI, kritik keras terhadap PMN bagi BUMN hingga kasus Pelindo II dan proyek Semen Indonesia di Rembang. PDIP selalu menggoyang Rini, sementara di seberangnya, Presiden Jokowi terlihat mengandalkan Rini. Jadi gampangnya, PDIP, PAN dan parpol lain di dalam kabinet sebenarnya sama-sama bandel terhadap Presiden," jelas Dradjad.
Namun demikian, sambung Dradjad, memang harus diakui bahwa PAN jauh lebih bandel dibanding PDI Perjuangan. Namun, Dradjad tidak tahu, apakah itu akan membuat Presiden menggusur PAN dari kabinet atau Presiden justru memberi tambahan kursi politik bagi PAN, entah di dalam atau di luar kabinet.
"Itu kewenangan Presiden sepenuhnya. Kalau saya pribadi, lebih senang jika parpol bersikap konsisten 100 persen. Ini berlaku bagi semua parpol. Tapi dalam dunia politik di seluruh dunia, kebandelan memang sering terjadi. Contohnya, di AS beberapa senator Partai Republik sangat keras menghajar Presiden Trump. Di Inggris, 7 anggota the House of Lords dari Partai Konservatif pernah menyeberang mengalahkan Perdana Menteri Theresa May dalam pemungutan suara terhadap draft UU Brexit. Jadi itulah realitas politik. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan Presiden Jokowi," demikian Dradjad.
[rus]
