Ketum PAN: Siapa Yang Sarankan Presiden Terbitkan Perppu Ormas?

Partai pendukung pemerintah, PAN mengkritik penerbitan Perppu 2/2017 tentang perubahan atas UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menilai bahwa perppu ini berpotensi menimbulkan pro dan kontra di masyarakat dan Presiden Jokowi akan menjadi pihak yang disudutkan.

Hal ini, lanjut Zulkifli, akan berbeda jika yang dikeluarkan adalah revisi UU yang melalui pembahasan pemerintah dan presiden. Dalam kasus ini, jika ada pro dan kontra maka yang akan mendapat kritik adalah DPR.

"Kalau perppu pro-kontra yang kena presiden. Yang enggak disukai presiden jadinya," jelas ketua MPR RI itu usai Halal Bihalal di Kantor DPP PAN, Jalan Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (12/7).

Zulkifli bahkan bertanya-tanya mengenai pihak yang berniat menjerumuskan presiden. Terlebih, perppu sesungguhnya hanya bisa dikeluarkan jika dalam keadaan memaksa, sementara saat ini keadaan sedang teduh.

"Siapa yang menyarankan presiden untuk tanda tangan Perppu? Sarannya kurang tepat," tanyanya.

Sejumlah tokoh turut hadir dalam acara ini, mereka di antaranya Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Presiden PKS Sohibul Iman, Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno, Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym, dan Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama juga datang.[ian]