Manuver politik beraroma pencitraan yang dilakukan Panglima TNI Gatot Nurmantyo sangat terlihat dan sulit ditutupi. Ditengarai hal ini sebagai upaya Gatot untuk melantai di bursa Pilpres 2019.
"Jabatan yang bertugas di tubuh TNI, seperti panglima TNI, harus benar-benar netral dan tidak berkecimpung dalam aktivitas politik. TNI itu pelindung rakyat. Jadi semuanya harus mengutamakan rakyat, bukan politik," jelas analis politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro kepada wartawan di Jakarta, Rabu (12/7).
Menurut Siti, demokrasi di Indonesia tidak menghalangi seseorang untuk mengikuti kontestasi pesta demokrasi seperti pemilihan kepala daerah atau bahkan pemilihan presiden. Namun, kebebasan dibingkai oleh batasan aturan sehingga tidak serta-merta bisa berlaku menyeluruh.
Di instansi TNI, dia mencontohkan, tidak bisa terlibat dan berpartisipasi dalam politik praktis. TNI sebagai instansi, termasuk personil yang berada didalamnya harus benar-benar bersih dan bisa menahan godaan berpolitik. Sehingga dengan demikian personil TNI bisa bertindak profesional dalam tupoksinya sebagai alat pertahanan.
Pakem bersih dari aktivitas dan ambisi politik ini tentu berlaku tak terkecuali bagi panglima TNI.
"Kalau ingin mengikuti kontestasi harus lepas dari jabatan. Apalagi (masa pensiun panglima) tidak lama lagi," demikian Siti.
[wah]
