Berita

Foto: Net

Politik

Reshuffle Tertunda, Susi Pudjiastuti Hampir Pasti Tersingkir?

RABU, 12 JULI 2017 | 20:17 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kocok dan susun ulang Kabinet Kerja yang dikabarkan sudah di depan mata kembali tertunda. Informasi terakhir yang berkembang mengatakan, masih ada beberapa posisi yang belum tuntas dibicarakan.

Salah satunya adalah posisi Susi Pudjiastuti di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Beberapa hari belakangan ini Susi direpotkan oleh gelombang protes kelompok nelayan yang merasa dirugikan oleh kebijakannya melarang alat tangkap ikan cantrang.


Awalnya, Presiden Joko Widodo tidak terpengaruh dengan berbagai protes yang dialamatkan kepada Susi dan bisa menerima alasan bahwa pelarangan cantrang untuk melindungi biota laut dan mempertahankan regenerasi ikan.

Namun belakangan dikabarkan, Jokowi mulai terganggu setelah mendapat bisikan bahwa kemarahan kelompok nelayan juga berimbas pada anjloknya dukungan.

Bisikan seperti inilah yang kabarnya membuat posisi Susi di Kabinet Kerja menjadi sangat kritis, dan bukan tidak mungkin akan tersingkir.

Adapun Susi tidak mau mundur. Dia tetap dengan rencana melarang cantrang dan larangan itu akan diberlakukan mulai Desember 2017.

Susi tidak melarang tanpa memberikan solusi. Dia telah menawarkan penggantian alat tangkap ikan yang lebih ramah sehingga tidak membahayakan biota laut dan menjamin regenerasi ikan.

Alat tangkap ikan untuk kapal-kapal di bawah 10 GT akan diberikan gratis, sementara untuk kapal-kapal di atas 10 GT akan difasilitasi untuk mendapat bantuan dari pihak perbankan. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya