. Tidak tepat Kapolri Jenderal Tito Karnavian pensiun di tengah jalan alias pensiun dini. Tugas Tito masih panjang dan banyak pekerjaan yang belum selesai.
Direktur Eksekutif Pusat Lembaga Kajian Kepolisian (Lemkapi), Edi Hasibuan mengatakan Tito harus terus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang semakin baik.
Apalagi Presiden Joko Widodo telah memberikan apresiasi terhadap kinerja Tito selama memimpin Polri.
Jelas Edi, di era Tito, remunerasi juga naik dari 33 persen ke 55 persen. Diharapkan remunerasi bisa naik jadi 100 persen pada 2019, biar Polri lebih sejahtera dan profesional.
"Tanpa kesejahteraanya belum ideal, polisi tidak bisa profesional," ujar Edi, Rabu (12/7).
Menurutnya, gaji yang ada sekarang belum mencukupi. Gaji bintara Polri cuma Rp 2.4 juta, tambah remunerasi 50 persen, totalnya Rp 3.6 juta per bulan. Kemudian dikurangi pinjaman koperasi untuk DP rumah, dimana rata-rata bintara menjaminkan SK-nya untuk pinjam uang muka rumah, lalu dipotong Rp 1 juta per bulan.
Kemudian, lanjut Edi, anggaran Polri di zaman Tito juga naik pesat. Yaitu dari Rp 44 triliun menjadi Rp 84 triliun.
"Jadi kami menilai satu tahun pertama kinerjanya berhasil. Idealnya dia menjabat sampai mendekati pensiun tahun 2022. Kalau masih ingin pensiun dini, ya tahun 2020 lah, atau minimal selesaikan dulu sampai
clear pemerintahan Jokowi 2019. Artinya, dalam tiga tahun ke depan wajah Polri sudah semakin baik," paparnya.
Saat ini perlu meningkatkan manajemen internal untuk menekan angka korupsi, arogansi kekuasaan dan kekerasan.
Diakui, tugas Kapolri memang berat, terberat di dunia, bahkan melebihi kepala polisi China. China, walau jumlahnya lebih besar tapi di sana lebih mudah mengurus rakyat karena sistemnya sosialis. Berbeda dengan di negara Indonesia, negara demokrasi terbaik di dunia.
"Kami dalam berbagai penelitian, seorang Kapolri nyaris tidak memiliki waktu buat keluarga. Mungkin ini jugalah yang dialami Kapolri Tito dengan beban kerja yang berat," demikian Edi Hasibuan.
[rus]
