Berita

Wiranto/Net

Politik

Pemerintah Resmi Terbitkan Perppu Pembubaran Ormas Radikal

RABU, 12 JULI 2017 | 11:50 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah melalui Menkopolhukam Jenderal (Purn) TNI Wiranto resmi mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang pembubaran ormas radikal di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7).

Dalam pemaparannya, Wiranto menegaskan bahwa perppu ini bukan merupakan bentuk kesewenang-wenangan pemerintah. Sebaliknya, perppu ini dikeluarkan demi merawat kesatuan bangsa dan menjaga eksistensi yang sedang membangun persaingan yang sangat ketat,.

"Jadi bukan tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Bukan juga untuk mengancam kebebasan ormas untuk melakukan kegiatan keormasan," jelasnya.


Selain itu, mantan Ketua Umum Partai Hanura itu menyebut bahwa pemerintah juga tidak bermaksu mendiskreditkan apalagi menciderai ormas Islam. Ia memastikan bahwa Perppu Ormas sepenuhnya diarahkan demi kebaikan.

"Jangan ada tuduhan pemerintah dengan berhadap-hadapan dengan umat Islam. Sekali lagi ini untuk merawat eksistensi," pungkas Wiranto.

Perppu 2/2017 tentang perubahan atas UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ini diterbitkan untuk memberdayakan dan membina ribuan ormas yang ada di Indonesia. Salah satunya, agar tidak bertentangan dengan ideologi negara, Pancasila.[ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya