Berita

Sri Mulyani/Net

Politik

Terpojok, Sri Mulyani Mulai Salahkan Kementerian dan Lembaga Juga Pemda

SELASA, 11 JULI 2017 | 23:27 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Sri Mulyani Indrawati mulai terpojok dan menyalahkan orang lain. Jurus itu diperlihatkan sang Menteri Keuangan ketika berkunjung ke DPR RI, Selasa siang (11/7).

Sri Mulyani menuding ketidakmampuan Kementerian dan Lembaga, juga pemerintah daerah dalam menyusun anggaran. Ketidakmampuan ini membuat  sedikit dana yang terserap atau tergunakan, sementara pemerintah sudah mencarikan dana, termasuk lewat utang, untuk memenuhi permintaan anggaran tersebut.

Dalam waktu 2,5 tahun terakhir, pemerintahan Joko Widodo telah mencatatkan utang sebesar Rp 3.672 triliun.


Sri Mulyai mengingatkan, bahwa APBN tidak disusun tiba-tiba oleh pemerintah pusat, melainkan melalui proses penyusunan program dan anggaran dari Kementerian dan Lembaga, juga pemerintah daerah. Bila total permintaan anggaran lebih besar dari kemampuan dana, maka pemerintah mencari jalan lain, yakni dengan mengajukan utang baru.

Dengan demikian, sambung Sri Mulyani, sayang sekali bila anggaran yang sudah disiapkan via utang tidak bisa dikonversi menjadi kegiatan yang bernilai ekonomi.

“Hal ini akan menyebabkan dua beban. Satu biaya utang meningkat, dan kedua Kementerian dan Lembaga, juga pemda tidak melakukan tugasnya untuk penganggaran yang baik,” kata Sri Mulyani.

Selain mengakui kekacauan penyusunan anggaran, Sri Mulyani juga berjanji akan memperbaiki persoalan ini dengan menyiapkan perencanaan yang tidak hanya realistis tetapi juga dapat direalisasikan. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya