Berita

Ilustrasi/Net

Global

Pengadilan Tinggi India Tunda Larangan Perdagangan Ternak Untuk Disembelih

SELASA, 11 JULI 2017 | 16:51 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pengadilan Tinggi India menunda sebuah larangan pemerintah hari ini (Selasa, 11/7) untuk perdagangan ternak untuk disembelih, dorongan untuk industri daging sapi dan kulit multi-miliar dolar yang sebagian besar dijalankan oleh anggota minoritas Muslim.

Pemerintah nasionalis Perdana Menteri Narendra Modi pada bulan Mei memutuskan bahwa pasar hanya bisa menukar ternak untuk keperluan pertanian, seperti membajak dan memproduksi susu, dengan alasan menghentikan kekejaman terhadap hewan.

Penyembelihan sapi yang dianggap suci dalam agama Hindu, telah dilarang di sebagian besar wilayah India, namun kelompok garis keras Hindu semakin menegaskan diri mereka sejak pemerintahan Modi mulai berkuasa pada tahun 2014.


Muslim, yang membentuk 14 persen dari 1,3 miliar orang di India, mengatakan bahwa keputusan pemerintah bulan Mei mengenai industri daging sapi dan kulit yang mempekerjakan jutaan pekerja ditujukan untuk meminggirkannya.

Mahkamah Agung, dalam mengeluarkan keputusannya, menekankan kesulitan bahwa larangan perdagangan sapi untuk pemnyembelihan telah diberlakukan.

"Penghidupan masyarakat seharusnya tidak terpengaruh oleh hal ini," kata Hakim Agung Hakim Agung Jagdish Singh Khehar dalam keputusannya.

Industri daging dan kulit India bernilai lebih dari $ 16 miliar dalam penjualan tahunan.

Isu ini menjadi sangat emosional dengan gelombang serangan terhadap orang-orang Muslim yang dicurigai menyimpan daging atau mengangkut ternak untuk disembelih. Diperkirakan 28 orang tewas dalam kekerasan terkait sapi sejak 2010. Demikian seperti dimuat Reuters. [mel]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

UPDATE

Helikopter Pemadam Karhutla BNPB Jatuh di Sungai Barito

Minggu, 08 November 2026 | 14:30

Putin Pastikan Rusia-AS-Ukraina Kembali Berunding Pekan Depan di Abu Dhabi

Minggu, 08 November 2026 | 14:26

Plt Bupati Klaten Dicecar KPK soal Penerimaan Uang Hamenang dan Era Sebelumnya

Minggu, 08 November 2026 | 14:19

Al Aqsha Travel Gelar Akademi Marketing Haji untuk Perkuat Kompetensi Mitra

Minggu, 08 November 2026 | 14:02

Bahlil Ancam Tempuh Jalur Hukum Gegara Namanya Dikaitkan dengan Isu Penyadapan Prabowo

Minggu, 08 November 2026 | 13:47

Gempa 5,7 Magnitudo Guncang Jepang, 20 Orang Terluka

Minggu, 08 November 2026 | 13:42

Penyadapan Presiden Prabowo Biang Kerok Ekonomi Tidak Stabil

Minggu, 08 November 2026 | 13:28

Green Wakaf, Memperluas Manfaat Wakaf untuk Menjaga Kelestarian Alam

Minggu, 08 November 2026 | 13:08

Pengamat: Peran Seskab Teddy Strategis dalam Komunikasi Politik Pemerintah

Minggu, 08 November 2026 | 13:02

AS Siapkan Rp362 Miliar untuk Pembocor Informasi Nuklir Iran

Minggu, 08 November 2026 | 12:40

Selengkapnya