Berita

Kondisi di Mosul/Reuters

Dunia

Pasukan Irak Dan Koalisi Mengarah Pada Kejahatan Perang Dalam Pertarungan Di Mosul

SELASA, 11 JULI 2017 | 15:59 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Serangan yang dilancarkan oleh pasukan Irak dan koalisi militer pimpinan Amerika Serikat untuk merebut kembali Mosul dinilai melanggar hukum humaniter internasional yang mungkin merupakan bentuk kejahatan perang.

Menurut Amnesty International (Selasa, 11/7), mereka telah mengidentifikasi pola serangan oleh pasukan Irak dan koalisi militer pimpinan AS.

Kelompok hak asasi manusia tersebut mengatakan dalam sebuah laporan bahwa kelompok militan Islam di wilayah tersebut telah secara mencolok melanggar undang-undang yang sama dengan sengaja menempatkan warga sipil dalam bahaya untuk melindungi pejuang mereka dan menghalangi kemajuan pasukan koalisi Irak.


Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi mengumumkan kemenangan di Mosul awal pekan ini, tiga tahun setelah ISIS merebut kota tersebut dan menjadikannya benteng "kekhalifahan" yang mereka katakan akan mengambil alih dunia.

Sebuah aliansi 100.000 unit yang kuat dari unit pemerintah Irak, pejuang pesmmerga Kurdi dan milisi Syiah telah melancarkan serangan pada bulan Oktober, dengan dukungan utama udara dan darat dari koalisi internasional.

Sebagian besar Mosul telah dihancurkan dalam penggeledahan pertarungan jalan-ke-jalanan, ribuan warga sipil telah terbunuh dan hampir satu juta orang meninggalkan rumah mereka.

Amnesty mengatakan pasukan Irak dan koalisi melakukan serangkaian serangan yang tidak sah di Mosul barat sejak Januari, dengan mengandalkan sejumlah bom bunuh diri berjejer, senjata peledak dengan kemampuan penargetan kasar yang mendatangkan malapetaka di daerah berpenduduk padat.

"Bahkan dalam serangan yang tampaknya telah mencapai sasaran militer yang mereka maksudkan, penggunaan senjata yang tidak sesuai atau kegagalan untuk melakukan tindakan pencegahan lain yang diperlukan mengakibatkan hilangnya nyawa orang-orang sipil yang tidak perlu dan dalam beberapa kasus tampaknya merupakan serangan yang tidak proporsional," kata laporan tersebut seperti dimuat Reuters.

Baik kementerian pertahanan maupun pejabat koalisi Irak segera bersedia memberikan komentar atas laporan Amnesti tersebut. [mel]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Jepang Akui Otonomi Sahara Solusi Paling Realistis

Minggu, 10 Mei 2026 | 12:21

Pencanangan HUT Jakarta Bawa Mimpi Besar Jadi Kota Global

Minggu, 10 Mei 2026 | 12:02

Warga Jakarta Kini Wajib Pilah Sampah Jadi 4 Kategori, Ini Daftarnya

Minggu, 10 Mei 2026 | 11:40

Kritik Amien Rais Dinilai Bermuatan Panggung Politik

Minggu, 10 Mei 2026 | 11:30

Pramono Optimistis Persija Menang Lawan Persib

Minggu, 10 Mei 2026 | 11:18

Putin Klaim Perang Ukraina Segera Berakhir, Siap Temui Zelensky untuk Damai

Minggu, 10 Mei 2026 | 11:10

JK Negarawan, Pemersatu Bangsa, dan Arsitek Perdamaian Nasional yang Patut Dihormati

Minggu, 10 Mei 2026 | 10:48

BMKG-BNPB Lakukan OMC Kendalikan Potensi Karhutla di Sumsel

Minggu, 10 Mei 2026 | 10:41

Israel Bangun Pangkalan Militer Rahasia di Gurun Tanpa Sepengetahuan Irak

Minggu, 10 Mei 2026 | 10:23

KPK Sampaikan Duka Mendalam atas Wafatnya Anggota BPK Haerul Saleh

Minggu, 10 Mei 2026 | 09:44

Selengkapnya