Berita

Yandri Susanto/Net

Politik

Yandri Susanto: Sebaiknya Pemerintah Ikut Pansus Pemilu

SELASA, 11 JULI 2017 | 15:14 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Panitia Khusus (Pansus) Pemilu menolak usulan pemerintah yang ingin menggunakan UU lama dalam pelaksanaan Pemilu 2019, jika pembahasan RUU Pemilu baru deadlock alias tak menemui kata sepakat.

"Kami sudah siang malam membahas, enggak setuju kembali ke UU lama," tegas Wakil Ketua Pansus Pemilu Yandri Susanto di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7).

Meski demikian, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengakui bahwa kembali ke UU lama jika pembahasan deadlock merupakan hak pemerintah. Apakah nanti pemerintah mau menarik diri dari pembahasan atau tidak.


Namun pihaknya masih menginginkan agar hasil pembahasan RUU Pemilu diterima oleh semua pihak, termasuk pemerintah.

"Sebaiknya, pemerintah ikut dengan hasil yang telah diputuskan partai-partai di DPR," imbaunya.

Terlebih kata dia, waktu pembahasan kodifikasi UU itu sudah hampir habis. Waktu pembahasannya pun tidak akan diperpanjang jika pemerintah dan DPR tak menemui kata sepakat.

"Jadwalnya 20 Juli enggak akan diundur," tegas politisi PAN itu. [ian]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Masalah Klasik Tak Boleh Terulang di Musim Haji 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:15

BSI Semakin Diminati, Tabungan Tumbuh Tertinggi di Industri

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:13

Jembatan Rusak di Pandeglang Diperbaiki Usai Tiga Siswa Jatuh

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:05

ATR/BPN Rumuskan Pola Kerja Efektif Berbasis Kewilayahan

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:53

Tim Kuasa Hukum Nilai Tuntutan Nadiem Tak Berdasar Fakta Persidangan

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:44

Kelantan Siapkan Kota Bharu Jadi Hub Asia, Sasar Direct Flight Bangkok hingga Osaka

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:33

PLN Luncurkan Green Future Powered Today

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:30

Riki Sendjaja dan Petrus Halim Dikorek KPK soal Kredit Macet di LPEI

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:27

Juri LCC MPR Harus Minta Maaf Terbuka

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:21

Polisi Jaga Ratusan Gereja di Jadetabek

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:14

Selengkapnya