Berita

Yandri Susanto/Net

Politik

Yandri Susanto: Sebaiknya Pemerintah Ikut Pansus Pemilu

SELASA, 11 JULI 2017 | 15:14 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Panitia Khusus (Pansus) Pemilu menolak usulan pemerintah yang ingin menggunakan UU lama dalam pelaksanaan Pemilu 2019, jika pembahasan RUU Pemilu baru deadlock alias tak menemui kata sepakat.

"Kami sudah siang malam membahas, enggak setuju kembali ke UU lama," tegas Wakil Ketua Pansus Pemilu Yandri Susanto di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7).

Meski demikian, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengakui bahwa kembali ke UU lama jika pembahasan deadlock merupakan hak pemerintah. Apakah nanti pemerintah mau menarik diri dari pembahasan atau tidak.


Namun pihaknya masih menginginkan agar hasil pembahasan RUU Pemilu diterima oleh semua pihak, termasuk pemerintah.

"Sebaiknya, pemerintah ikut dengan hasil yang telah diputuskan partai-partai di DPR," imbaunya.

Terlebih kata dia, waktu pembahasan kodifikasi UU itu sudah hampir habis. Waktu pembahasannya pun tidak akan diperpanjang jika pemerintah dan DPR tak menemui kata sepakat.

"Jadwalnya 20 Juli enggak akan diundur," tegas politisi PAN itu. [ian]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya