Berita

Foto/Net

Politik

Biaya "Pelesiran" Keluarga Ke Turki Dan Jerman Jadi Tanggungan Pribadi Jokowi

MINGGU, 09 JULI 2017 | 17:05 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Istana memberikan penjelasan terkait keikutsertaan lima orang anggota keluarga Presiden Joko Widodo, yakni dua putra, satu putri, satu menantu, serta satu cucu dalam perjalanan ke Turki dan Jerman sejak 5-9 Juli 2017.

Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (Setpres) Bey Machmudin, sebelum melakukan perjalanan ke Turki dan Jerman, Jokowi sapaan akrab Kepala Negara telah memberikan arahan kepada Plt Kepala Sekretariat Presiden Winata Supriatna, di Istana Merdeka, Senin (3/7).

"Dalam arahan tersebut, Presiden menegaskan bahwa seluruh biaya perjalanan dan akomodasi anggota keluarga Presiden yang turut serta dalam perjalanan ke Turki dan Jerman menjadi tanggungan pribadi Presiden," ungkap Bey seperti dilansir dari laman Setkab, Minggu (9/7).


Dijelaskan Bey, anggota keluarga Jokowi selama penerbangan berada di bagian kompartemen yang selama ini hanya diperuntukkan bagi Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Jokowi, sehingga keberadaan mereka tidak mengurangi kapasitas penumpang rombongan resmi Presiden.

Bey juga mengutip penegasan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, bahwa sejak awal pemerintahan, Jokowi telah memerintahkan agar dilakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara termasuk perjalanan dinas Presiden.

"Perintah Presiden sangat jelas dan tegas untuk efektivitas dan efisiensi. Tidak perlu sewa pesawat walaupun perjalanan sampai ke Amerika Serikat, tim advance yang diperkecil, dan jumlah delegasi yang dibatasi dengan kapasitas pesawat," ucap Pratikno.

Sebenarnya, lanjut Pratikno, untuk perjalanan jauh seperti ke Amerika Serikat, negara mampu membayar biaya sewa pesawat berbadan besar dari maskapai penerbangan Garuda, namun mengingat biaya yang sangat mahal, Presiden lebih memilih menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, walaupun harus menambah transit dan waktu tempuh.

"Transit beberapa kali menuju Amerika Serikat untuk pengisian bahan bakar, itu tidak masalah bagi Pak Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden konsisten dengan prinsip efisiensi penggunaan anggaran negara," kata Pratikno sebagaimana dikutip Bey Machmudin.

Di lingkungan kepresidenan sendiri, Pratikno juga telah melakukan efisiensi dengan pengurangan jumlah tim pendahulu, baik kunjungan kerja di dalam negeri maupun ke luar negeri.

"Jumlah tim advance ke luar negeri juga dikurangi sampai 40 persen dan lebih mengoptimalkan peran Kedutaan Besar Republik Indonesia," ucap Pratikno.

Jumlah delegasi juga dibatasi sesuai dengan kapasitas pesawat kepresidenan yang totalnya hanya 42 orang untuk kunjungan ke luar negeri.

"Jumlah tersebut bukan hanya delegasi inti, tetapi sudah termasuk perangkat kepresidenan lainnya," ucap Pratikno.

Oleh karenanya, lanjut Bey Machmudin, keikutsertaan keluarga Jokowi dalam kunjungan ke Turki dan Jerman tidak akan membebani anggaran negara. [rus]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya