Keikutsertaan anak, menantu dan cucu Presiden Joko Widodo dalam perjalanan dinas ke Turki dan Jerman adalah kasus serius. Tidak bisa didiamkan begitu saja.
Aktivis Iwan Sumule mengingatkan, bagi setiap pejabat, membawa istri ke kamar yang dibiayai uang negara adalah pelanggaran berat.
“Itu kata pimpinan KPK, bukan kata saya, loh,†ujarnya.
Iwan Sumule merujuk pada pernyataan yang pernah disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad di bulan September 2014.
Apalagi, sambung Iwan Sumule, membawa anak, menantu dan cucu dalam perjalanan dinas menggunakan pesawat kepresidenan.
UU 7/1978 tentang Hak Keuangan Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden tidak mengatur hal itu. Di dalam pasal 2 dan 3 UU itu hanya disebutkan bahwa selain gaji pokok dan tunjangan jabatan, presiden dan wapres juga mendapatkan seluruh biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas, seluruh biaya rumahtangga, dan seluruh biaya perawatan kesehatan beserta keluarga.
“Jelas yang ditanggung untuk keluarga itu terkait soal kebutuhan rumah tangga dan kesehatan keluarga. Terkait pelaksanaan tugas presiden, mambawa anak cucu dan mantu tak berhubungan dengan pelaksanaan tugas presiden dalam menghadiri pertemuan G-20 di Turki,†terang Iwan Sumule.
“Emang anak, cucu dan mantu termasuk undangan dalam pertemuan G-20?†tanya dia lagi.
Iwan Sumule melanjutkan, Menteri Keuangan lewat peraturan nomor 164/PMK/052015 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri memang menyebutkan bahwa keluarga Presiden bisa diajak dalam perjalanan dinas.
“Tetapi peraturan ini dibuat di zaman Jokowi. Dan ingat, Peraturan Menteri tingkatannya jauh di bawah UU,†ujar dia lagi.
Menurut Iwan Sumule, hal-hal seperti ini terjadi karena kekeliruan dan sikap diam pengabdi Jokowi.
“Iya nggak sih?†tanya dia lagi.
[dem]
