Salah satu obsesi pemerintahan Joko Widodo adalah membangun infrastruktur untuk menyambungkan sebanyak mungkin titik di Indonesia. Jokowi percaya bahwa proyek infratruktur akan menciptakan lapangan pekerjaan dan melahirkan pusat-pusat pertumbuhan baru.
Masalahnya, tim ekonomi pemerintah terlihat tidak mampu menyediakan hal yang paling dibutuhkan untuk menopang obsesi infrastruktur, yakni uang dalam jumlah memadai.
Tim ekonomi yang digawangi Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menggunakan berbagai strategi, dari pengetatan dan pemangkasan anggaran, pengampunan pajak, dan terakhir menaikkan pajak untuk sektor ekonomi yang dilakukan kalangan menengah dan bawah.
Tidak cukup itu, ketika mengunjungi Bursa Efek Indonesia hari Selasa lalu (4/7), Jokowi mendorong semua anak perusahaan BUMN untuk segera melakukan penjualan saham umum perdana (initial public offering) atau IPO untuk membantu program pembangunan infrastruktur tadi.
“Kita butuh pembiayaan yang besar untuk membangun infrasktruktur. Tidak mungkin semuanya dilakukan dengan peminjaman,†kata Jokowi.
Melihat berbagai manuver pemerintah, tak sedikit pihak yang belakangan mulai meragukan kemampuan mewujudkan mimpi proyek infrastruktur itu. Ada kesan, obsesi Jokowi tidak ditopang oleh perencanaan dan strategi yang matang.
“Mimpi infrastruktur yang berlebihan seperti ini bisa menenggelamkan negara. Presiden harusnya punya analisis mendalam atas segala dampak yang mungkin terjadi terkait dengan kedaulatan dan kemandirian bangsa,†ujar pakar hukum tatanegara Yusril Ihza Mahendra kepada redaksi Sabtu pagi (8/7).
Menurut Yusril yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Presiden jokowi nampaknya hanya bisa berpikir bahwa yang disebut membangun hanya membangun fisik, terutama infrastruktur.
Padahal, belum belum tentu juga hal itu urgent dan segera menimbulkan dampak ekonomi berganda. Sementara di sisi lain kelihatannya tidak ada pikiran panjang tentang dampak utang yang makin membesar dan jatuhnya aset-aset negara ke tangan asing.
“Terus terang, saya sangat khawatir melihat kebijakan Presiden yang seperti ini,†demikian Yusril.
[dem]
