Berita

Politik

Mantan Stafsus Presiden: Jokowi Berhak Libur Bersama Keluarga Sekalian Mencatat Hal Pertama dalam Sejarah

SABTU, 08 JULI 2017 | 08:54 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Presiden Joko Widodo bagaimana pun juga punya hak untuk berliburan, apalagi bersama keluarga. Karena tugas sebagai presiden sudah barang tentu bukan tugas yang mudah, juga dipastikan menguras pikiran dan tenaga.

Masalahnya adalah, liburan bersama keluarga itu kurang pas bila menggunakan pesawat kepresidenan.

Demikian dikatakan politisi Partai Demokrat, Andi Arief, Sabtu pagi (8/7).


“Jokowi berhak liburan bersama keluarga ke luar negeri, tapi kurang pas kalau menggunakan pesawat kepresidenan. Keluarga dibawa seberoyotan (serombongan) menghadiri acara penting G-20 tentu tidak pas, kecuali mereka semua tim substansi yang akan jadi tema KTT,” kata mantan Staf Khusus Presiden itu.

Andi Arief menambahkan, bila benar cucu presiden ikut dalam rombongan Presiden Jokowi, maka ini adalah kali pertama yang terjadi dalam sejarah dimana anak balita ikut KTT G-20.

Andi Arief yang pernah lama bertugas di Istana mengatakan, berdasarkan pengalamannya, KTT G-20, APEC dan sebagainya adalah kegiatan yang sangat besar, Biasanya delegasi resmi tidak punya waktu berleha-leha karena pada dasarnya sedang melakukan perang diplomatik.

“Mohon maaf sebesar-besarnya buat cucu Jokowi yang kalau benar ikut, menjadi korban bully karena ulah sekeliling Presiden yang diam saja,” masih ujar Andi Arief.

Dia mengingatkan bahwa pesawat kepresidenan adalah salah satu fasilitas negara untuk memudahkan tugas Jokowi sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala keluarga.

Menurut Andi Arief, wajar saja bila Presiden Jokowi mendidik anak-anaknya untuk menghadiri acara-acara tertentu di dunia. Tetapi, melibatkan menantu dan cucu sudah tidak lazim.

“Sekarang pasti para Jokower sedang mencari apakah ada foto SBY dan keluarga sebroyotan naik pesawat kunjungan luar negeri. Gak bakal ada,” demikian Andi Arief. [dem]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya