Berita

Dunia

HRW Soroti Penahanan Ilegal Di Bangladesh

JUMAT, 07 JULI 2017 | 15:15 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pihak berwenang Bangladesh secara ilegal menahan ratusan orang sejak tahun 2013 lalu dan menahan mereka dalam tahanan rahasia.

Dalam sebuah laporan yang dirilis oleh kelompok Human Rights Watch, disebutkan bahwa lebih dari 90 orang yang diculik dalam keadaan misterius tahun lalu, 21 di antaranya terbunuh. Sembilan orang lainnya, termasuk dua anak politisi oposisi, telah menghilang.

Dalam laporan tersebut, yang berjudul We Do not Have Him, Human Rights Watch juga mengatakan telah terjadi sejumlah kematian yang mencurigakan dalam tahanan.


"Pasukan keamanan Bangladesh tampaknya memiliki tangan bebas dalam menahan orang, memutuskan kesalahan atau kepolosan mereka, dan menentukan hukuman mereka, termasuk apakah mereka memiliki hak untuk hidup," kata Brad Adams, direktur Asia HRW.

"Penghilangan itu didokumentasikan dengan baik dan dilaporkan, namun pemerintah tetap bertahan dalam praktik yang menjijikkan ini tanpa memperhatikan peraturan hukum," sambungnya.

Sembilan belas aktivis oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh belum pernah terlihat selama tiga tahun; terakhir dan sejumlah orang lainnya telah mengalami nasib serupa sejak Liga Awami berkuasa delapan tahun lalu.

Human Rights Watch juga mengatakan ada kecenderungan mengkhawatirkan orang-orang yang ditahan secara diam-diam dan kemudian meninggal dalam keadaan yang mencurigakan dan menuntut pemerintah untuk menyelidiknya lebih lanjut.

"Pemerintah Bangladesh harus segera menghentikan praktik penghapusan paksa yang meluas ini, memerintahkan penyelidikan segera, tidak memihak, dan independen atas tuduhan ini, memberikan jawaban kepada keluarga, dan mengadili pasukan keamanan yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan tersebut," kata laporan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah Bangladesh mengatakan akan segera bertindak atas bukti yang solid.

Menteri Informasi Bangladesh Hassan Ul-Haq Inu mengatakan kepada BBC bahwa jika ada bukti kuat, pihak berwenang akan melihatnya dan merespons dengan sangat cepat. Tapi dia berkeras agar prosedur yang benar selalu diikuti dengan tahanan. [mel]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya