Berita

Dunia

HRW Soroti Penahanan Ilegal Di Bangladesh

JUMAT, 07 JULI 2017 | 15:15 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pihak berwenang Bangladesh secara ilegal menahan ratusan orang sejak tahun 2013 lalu dan menahan mereka dalam tahanan rahasia.

Dalam sebuah laporan yang dirilis oleh kelompok Human Rights Watch, disebutkan bahwa lebih dari 90 orang yang diculik dalam keadaan misterius tahun lalu, 21 di antaranya terbunuh. Sembilan orang lainnya, termasuk dua anak politisi oposisi, telah menghilang.

Dalam laporan tersebut, yang berjudul We Do not Have Him, Human Rights Watch juga mengatakan telah terjadi sejumlah kematian yang mencurigakan dalam tahanan.


"Pasukan keamanan Bangladesh tampaknya memiliki tangan bebas dalam menahan orang, memutuskan kesalahan atau kepolosan mereka, dan menentukan hukuman mereka, termasuk apakah mereka memiliki hak untuk hidup," kata Brad Adams, direktur Asia HRW.

"Penghilangan itu didokumentasikan dengan baik dan dilaporkan, namun pemerintah tetap bertahan dalam praktik yang menjijikkan ini tanpa memperhatikan peraturan hukum," sambungnya.

Sembilan belas aktivis oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh belum pernah terlihat selama tiga tahun; terakhir dan sejumlah orang lainnya telah mengalami nasib serupa sejak Liga Awami berkuasa delapan tahun lalu.

Human Rights Watch juga mengatakan ada kecenderungan mengkhawatirkan orang-orang yang ditahan secara diam-diam dan kemudian meninggal dalam keadaan yang mencurigakan dan menuntut pemerintah untuk menyelidiknya lebih lanjut.

"Pemerintah Bangladesh harus segera menghentikan praktik penghapusan paksa yang meluas ini, memerintahkan penyelidikan segera, tidak memihak, dan independen atas tuduhan ini, memberikan jawaban kepada keluarga, dan mengadili pasukan keamanan yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan tersebut," kata laporan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah Bangladesh mengatakan akan segera bertindak atas bukti yang solid.

Menteri Informasi Bangladesh Hassan Ul-Haq Inu mengatakan kepada BBC bahwa jika ada bukti kuat, pihak berwenang akan melihatnya dan merespons dengan sangat cepat. Tapi dia berkeras agar prosedur yang benar selalu diikuti dengan tahanan. [mel]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Lurah Cengkareng Barat Dilaporkan ke Polisi Buntut Putusan KIP

Minggu, 10 Mei 2026 | 21:36

Menteri Pigai Sebut Penyelesaian Konflik Papua Butuh Keputusan Nasional

Minggu, 10 Mei 2026 | 21:25

Prabowo Diminta Segera Bentuk Satgas Penyelundupan BBL

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:56

Segera Dibentuk Satgas Anti-Kekerasan Pesantren

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:35

Tata Kelola SDA Era Prabowo Disebut Berpihak ke Rakyat

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:10

Ribuan Bobotoh Turun ke Jalan, Purwakarta Berubah Jadi Lautan Biru

Minggu, 10 Mei 2026 | 19:42

Lonjakan Gila Minyakita Rapor Merah Zulkifli Hasan

Minggu, 10 Mei 2026 | 19:12

PKS Ingin Cetak Pemimpin Berbasis Iman, Bukan Sekadar Kejar Kursi

Minggu, 10 Mei 2026 | 18:32

Dalam Lindungan Aktor Digital

Minggu, 10 Mei 2026 | 17:59

BNI dan Kementerian PKP Sosialisasi Kresit Perumahan di Brebes

Minggu, 10 Mei 2026 | 17:34

Selengkapnya