Berita

Dunia

HRW Soroti Penahanan Ilegal Di Bangladesh

JUMAT, 07 JULI 2017 | 15:15 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pihak berwenang Bangladesh secara ilegal menahan ratusan orang sejak tahun 2013 lalu dan menahan mereka dalam tahanan rahasia.

Dalam sebuah laporan yang dirilis oleh kelompok Human Rights Watch, disebutkan bahwa lebih dari 90 orang yang diculik dalam keadaan misterius tahun lalu, 21 di antaranya terbunuh. Sembilan orang lainnya, termasuk dua anak politisi oposisi, telah menghilang.

Dalam laporan tersebut, yang berjudul We Do not Have Him, Human Rights Watch juga mengatakan telah terjadi sejumlah kematian yang mencurigakan dalam tahanan.


"Pasukan keamanan Bangladesh tampaknya memiliki tangan bebas dalam menahan orang, memutuskan kesalahan atau kepolosan mereka, dan menentukan hukuman mereka, termasuk apakah mereka memiliki hak untuk hidup," kata Brad Adams, direktur Asia HRW.

"Penghilangan itu didokumentasikan dengan baik dan dilaporkan, namun pemerintah tetap bertahan dalam praktik yang menjijikkan ini tanpa memperhatikan peraturan hukum," sambungnya.

Sembilan belas aktivis oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh belum pernah terlihat selama tiga tahun; terakhir dan sejumlah orang lainnya telah mengalami nasib serupa sejak Liga Awami berkuasa delapan tahun lalu.

Human Rights Watch juga mengatakan ada kecenderungan mengkhawatirkan orang-orang yang ditahan secara diam-diam dan kemudian meninggal dalam keadaan yang mencurigakan dan menuntut pemerintah untuk menyelidiknya lebih lanjut.

"Pemerintah Bangladesh harus segera menghentikan praktik penghapusan paksa yang meluas ini, memerintahkan penyelidikan segera, tidak memihak, dan independen atas tuduhan ini, memberikan jawaban kepada keluarga, dan mengadili pasukan keamanan yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan tersebut," kata laporan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah Bangladesh mengatakan akan segera bertindak atas bukti yang solid.

Menteri Informasi Bangladesh Hassan Ul-Haq Inu mengatakan kepada BBC bahwa jika ada bukti kuat, pihak berwenang akan melihatnya dan merespons dengan sangat cepat. Tapi dia berkeras agar prosedur yang benar selalu diikuti dengan tahanan. [mel]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Minyak Dunia Tembus 100 Dolar AS, Purbaya Belum Tambah Subsidi Energi

Sabtu, 12 September 2026 | 02:25

One Asia Golf Cup 2026 Diikuti 144 Pengusaha dari 11 Negara

Sabtu, 12 September 2026 | 02:14

Relawan Prabowo-Gibran Tak cuma Hadir saat Pemilu

Sabtu, 12 September 2026 | 01:30

Ferry Boboho Balikin Duit Rp5 Miliar, Diduga terkait Pemerasan Febrie

Sabtu, 12 September 2026 | 01:10

Maruli Janji Dongkrak Peringkat Atlet Judo Indonesia

Sabtu, 12 September 2026 | 01:01

ERP Solusi Pengendalian Kemacetan Jakarta

Sabtu, 12 September 2026 | 00:34

Simak Rekayasa Lalin Persija-Persib di GBK

Sabtu, 12 September 2026 | 00:18

Jarnas Konsisten Kawal Program Pro Rakyat Prabowo-Gibran

Sabtu, 12 September 2026 | 00:00

Haji Dimulai dari Kalkulator

Jumat, 11 September 2026 | 23:35

Baznas Kembali Raih Indonesia Most Reputable Companies Award 2026

Jumat, 11 September 2026 | 23:20

Selengkapnya