Presiden Jokowi menerÂbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4/2017 tentang efisiensi belanja barang kementerian/lemÂbaga dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017.
Dalam aturan itu, PresiÂden menginstruksikan agar kementerian/lembaga melakukan efisiensi belanja baÂrang dalam pada APBN 2017 dengan total mencapai Rp 16 triliun. Dengan deÂmikian, pagu belanja barang secara total berkurang dari Rp 237,1 triliun menjadi Rp 221,09 triliun.
Pemangkasan anggaran dilakukan di hampir semua kementerian/lembaga denÂgan nilai yang bervariasi.
Ada beberapa kemenÂterian yang anggarannya dipangkas lebih dari Rp 1 triliun. Antara lain, KeÂmenterian Perhubungan dikurangi sebesar Rp 2 triliun, dari Rp 11,95 triliun menjadi Rp 9,95 triliun. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rp 1,91 triliun, dari Rp 13,43 triliun menÂjadi Rp 11,52 triliun.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 1,88 triliun, dari Rp 22,03 triliun menjadi Rp 20,15 triliun. Kementerian Riset, Teknologi, dan PendidiÂkan Tinggi Rp 1,48 triliun, dari sebelumnya Rp 10,94 triliun menjadi Rp 9,46 triliun. Dan, Kementerian Agama Rp 1,39 triliun, dari Rp 15,79 triliun menjadi Rp 14,4 triliun.
Dalam Inpres disebutkan efisiensi belanja barang antara lain meliputi perÂjalanan dinas, paket rapat, honorarium tim/kegiatan, belanja operasional perÂkantoran, belanja jasa, beÂlanja pemeliharaan, belanja barang operasional dan non operasional lainnya. Penghematan juga antara lain dilakukan untuk memÂbantu mengatasi defisit BaÂdan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.
Menteri Koordinator BiÂdang Perekonomian Darmin Nasution memastikan, kinÂerja pemerintah tidak akan terganggu dengan adanya penghematan. Sebaliknya, bisa mendorong kinerja perekonomian. "PengheÂmatan kita lakukan untuk dialihkan kepada kegiatan yang lebih produktif," kata Darmin. ***
