Muhadjir Effendy: Presiden Perintahkan Porsi Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar 70 Persen

Menteri ini kekeh akan tetap menjalankan program sekolah 8 jam per hari, selama lima hari full setiap pekan alias full day school. Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar Mendikbud kembali mengkaji kebijakan full day school secara mendalam. Jokowi memutuskan menunda kebijakan tersebut set­elah melihat respons masyarakat. Berikut ini penuturan Menteri Muhadjir Effendy;

Sebetulnya secara hakikat apa sih perbedaan kebijakan full day school dengan ke­bijakan yang saat ini masih berjalan?
Orang kan khawatirnya karena anak bakal disuruh belajar 8 jam full di sekolah. Padahal enggak begitu. Sistem sekolah delapan jam dalam sehari itu tidak melu­lu berkaitan dengan pendidikan akademis. Sekolah delapan jam itu hanya bermaksud perbanyak pendidikan karakter melalui kegiatan kokurikuler dan ekstr­akurikuler. Hal ini sesuai dengan penerapan program nawacita yang diinginkan oleh Presiden dan Wakil Presiden.

Maksudnya?

Maksudnya?
Presiden langsung perintah­kan porsi pendidikan karakter di sekolah dasar dan menen­gah sebesar 70 persen. Dalam program ini, porsi penanaman karakter untuk siswa pada jen­jang pendidikan SD adalah 70 persen, sementara dan 60 persen untuk jenjang SMP adalah 60 persen. Awal jadi menteri saya langsung diserang isu full day school ini.

Padahal, dalam hati saya, Kemendikbud memang tidak per­nah punya niat untuk melaksana­kan kebijakan seperti itu. Delapan jam di kelas nggak mungkin, guru saja nggak kuat. Kalau kita me­maksa anak untuk belajar delapan jam, itu namanya penindasan.

Dengan adanya peruba­han ini akan berdampak pada kurikulum enggak?
Tidak. Perubahan porsi itu tidak memerlukan penggantian kurikulum, tetap Kurikulum 2013.

Banyak kalangan menilai sistem full day school berkeba­likan dengan sistem belajar di negara-negara dunia lainnya yang sistem pendidikannya sudah bagus seperti Finlandia dan Jepang?
Jangan membandingkan pen­didikan di Indonesia dengan kedua negara itu. Sistem pen­didikannya tidak bisa disamakan dengan Indonesia.

Kenapa?
Karena jumlah penduduk kedua negara itu hanya sekitar lima juta, tidak bisa dibanding­kan dengan Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 250 juta jiwa. Selain itu, walaupun jam sekolah empat jam, warga di sana pasti mempergunakan waktu anaknya di luar itu untuk pendidikan juga.

Program Anda ini dinilai akan mengganggu program pembelajaran di madrasah?
Sebetulnya program ini sama sekali tidak membatasi siswa untuk mendapatkan pendidikan agama. Sebab, dalam program lima hari sekolah itu, seluruh siswa hanya akan mendapatkan tambahan waktu untuk belajar di sekolah rata-rata selama satu jam dua puluh menit. Artinya, anak SD itu pulang dari yang biasanya menjadi pulang jam 12.10 WIB, SMP pulang jam 13.20 WIB. Itu artinya kalau masih ingin masuk ke madrasah diniyah masih sangat mungkin.

Artinya kebijakan ini juga akan diterapkan di madrasah?
Untuk saat ini masih kami tahan dulu. Tidak akan diterapkan sampai ada kesepakatan antara Kementerian Agama dan Kemdikbud. Jangan sampai yang belum clear, lalu jalan. Nanti malah timbul masalah kemudian.

Apakah penundaan penerapan kebijakan ini di ma­drasah, akan mengganggu jalannya program secara ke­seluruhan?
Tidak, madrasah itu kan hanya sekitar 20 persen saja dari seko­lah. Sebanyak 80 persennya itu masih bebas tidak terkait dengan pengadaan madrasah diniyah. Itulah yang akan kami priori­taskan. Beberapa sekolah sudah jalan. Intinya tetap berjalan, tidak dipaksakan, dan bertahap.

Terkait masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang masih semrawutba­gaimana?
Ya ini kan baru tahun ini kita terapkan. Jadi di lapangan pasti masih banyak kendala-kendala. Nanti saya akan minta edaran dari kementerian untuk menyikapi hal-hal tersebut.

Pihak sekolahnya akan dike­nakan sanksi atas masalah ini?
Untuk sekarang ini belum ada sanksi yang diberlakukan. Kami luwes dulu, tidak kaku - kaku.  ***