Berita

TB Hasanuddin/Net

Politik

Strategi Teroris Berubah, Pemerintah Butuh Kewaspadaan Ekstra

KAMIS, 06 JULI 2017 | 03:19 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Strategi teroris di Indonesia sudah berubah dari terstruktur atau teroganisir menjadi non organisir atau gerakan inisiatif perorangan di wilayah masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Targetnya tetap membuat kerugian terhadap aparat keamanan yang dianggap thogut.

Begitu kata Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, Tubagus Hasanuddin dalam menganalisa aksi teroris yang terjadi dalam waktu berdekatan di beberapa tempat.

Seperti bom panci di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur pada 24 Mei 2017, penyerangan di Mapolda Sumut pada 25 Juni 2017 yang menewaskan satu anggota polisi. Kemudian sehari berselang, tepatnya pada 26 Juni 2017, teror dengan secarik kertas diterima Satuan Lantas Polres Serang, Banten. Teranyar, adanya penusukan dua anggota polisi di Masjid Falatehan, Kebayoran Baru, pada 30 Juni 2017.


"Gerakan ini bisa jadi sudah tersebar di banyak titik, yang sewaktu-waktu dapat muncul atau bergabung bersama. Ini adalah bentuk kegagalan deradikalisasi di dalam negeri, maupun upaya memfilter dan mengawasi mereka yang baru kembali dalam pertempuran di Irak dan Suriah," jelasnya sebagaiamana keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (5/7).

Kata pria yang akrab disapa Kang TB iyu, pola gerak teroris dalam melakukan perlawanan sekarang ini memang seadanya, bisa dengan sangkur, pisau dan panah. Tapi, tujuannya untuk merebut senjata aparat keamanan, seperti modus teroris yang terungkap saat penyerangan di Mapolda Sumut dan Masjid Falatehan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Setelah senjata aparat keamanan berhasil direbut, pelaku teror itu akan melakukan gerilya kota, menembak dengan cara hit and run.

"Tidak mustahil, setelah beberapa pucuk senjata direbut, mereka melakukan penyerbuan terbatas terhadap pos keamanan tertentu. Untuk itu, sekali lagi, pemerintah harus benar-benar mampu mengorganisir kekuatan yang dimiliki guna menghadapi teroris,' sambungnya.

Catatan lainnya, lanjut politisi PDIP itu, pemerintah harus menertibkan akun-akun di sosial media yang kerap melakukan provokasi dan menyebarkan ujian kebencian.

"Sebab, mencermati dari aksi penikaman dua polisi di Masjid Falatehan yang dilakukan Mulyadi, ternyata si pelaku bukanlah jaringan teroris ISIS, tapi tindakan Mulyadi dilakukan karena terkoptasi dengan postingan kelompok pro ISIS di sosial media," pungkas Kang TB. [ian]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya