Berita

Gatot Nurmantyo/Net

Politik

Posisi Panglima TNI Diyakini Segera Dirombak

KAMIS, 06 JULI 2017 | 00:37 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pergantian posisi Panglima TNI tinggal menunggu waktu. Sikap Jenderal Gatot Nurmantyo yang kerap berseberangan dengan pemerintah menjadi alasan posisi orang nomor satu di TNI perlu diisi oleh jenderal yang baru.

Demikian disampaikan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Adi Prayitno dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu (6/7).

Adi menjelaskan pemerintah belakangan ini kerap dihadap dengan kelompok keagamaan tertentu efek Pilkada DKI Jakarta, namun pada saat bersamaan komentar dan sikap Gatot lebih membela kelompok tersebut.


"Gatot kerap mengumbar kemesraan dengan kelempok tertentu itu. Perbedaan sikap politik inilah yang menjadi sebab utama kursi Panglima TNI menjadi panas," kata Adi.

Motif pergantian lainnya, sebut Adi, tindakan Gatot selama ini syarat muatan dan misi politik terkait kepentingan Pilpres 2019. Gatot dilihat Adi, memupuk kedekatan dengan pemilih muslim untuk dijadikan bekal maju pada Pilpres mendatang.

"Dua alasan ini sudah lebih dari cukup untuk mengganti posisi panglima yang sepertinya sudah sering keluar batas kewenangannya sebagai Panglima TNI," kata Adi.

Manuver Gatot, dibaca Adi, membuat Gatot merasa di atas angin. Mesti tak berpartai, kedekatan dengan umat Islam dianggap sebagai modal awal untuk maju dalam pilpres nanti. Gatot percaya diri akan didukung oleh umat Islam.

Di lain hal Adi mencontohkan, Gatot terlihat agresif mengisi seminar kebangsaan yang diselenggarakan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, termasuk partai politik. Karenannya Adi curiga aktivitas ini dimanfaatkan Gatot untuk memoles citra untuk mendulang insentif elektoral pilpres.

"Tak mungkin aktif blusukan jika tak ada maksud nyapres. Tentu saja aktivitas ini berefek negatif kepada instansi TNI. Ingat, TNI tak bisa masuk atau melakukan politik praktis. Tapi, Gatot seolah memanfaatkan jabatannya untuk meraup dukungan politik," tukas Adi. [ian]

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya