Sebanyak sepuluh ribu massa nelayan dan mahasiswa dipersiapkan mengepung Istana Negara ke Jakarta, untuk menuntut pemerintahan Joko Widodo agar segera mencopot Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti. Susi dinilai membuat nelayan Indonesia kian sengsara oleh berbagai kebijakan yang diterapkannya.
Koordinator Aksi yang juga Ketua Front Nelayan Indonesia, Rusdianto Samawa menyampaikan, para peserta aksi berasal dari sejumlah daerah. Mulai dari Lamongan, Rembang, Tegal, Batam, Brebes, Indramayu, Tangerang, Sukabumi, Pandeglang, Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku hingga Jakarta.
"Sebanyak sepuluh ribu massa nelayan berama mahasiswa dari berbagai daerah akan ke Istana Negara pada Selasa hingga Rabu, 11-12 Juli 2017. Kami mendesak kepada Presiden untuk mencopot Susi Pudjiastuti dari jabatannya," tutur Rusdianto, dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Rabu malam (5/7).
Mereka juga akan meminta Presiden Jokowi juga untuk membatalkan berbagai kebijakan yang dikeluarkam oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dikarenakan tidak pro nelayan.
"Kami juga mendesakkan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk memeriksa Susi Pudjiastuti terkait skandal impor garam," tuturnya.
Selain itu, lanjut Rusdianto, para demonstran juga akan meminta kepada KPK agar segera memeriksa Susi Pudjiastuti terkait hasil audit BPK RI Disclaimer atau Tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion) setelah melalui proses audit yang ketat.
"Juga mendesak kepada Megawati Soekarnoputri agar tidak menahan-nahan Susi Pudjiastuti dari jabatannya," ujar Rusdianto.
Sementara itu, Koordinator Aksi Bidang Mahasiswa Anhar Tanjung, menyampaikan, aksi mengepung Istana kali ini pun adalah bentuk keprihatinan dunia perikanan tangkap yang dilarang menggunakan alat tangkapnya oleh Susi Pudjiastuti, pembudidaya ikan kerapu, industri perikanan kolaps dan peredaran kapal asing di laut Indonesia.
"Apalagi, Susi Pudjiastuti terlibat dalam beberapa skandal seperti pemberian rekomendasi impor garam, gagalnya tender pengadaan kapal, gagalnya pengadaan alat tangkap, hingga korupsi anggaran komando pemberantasan illegal fishing. Atas berbagai peristiwa tersebut sudah layak Susi Pudjiastuti disingkirkan dari kabinet, karena telah menyengsarakan nelayan," tutur Anhar.
Dia menegaskan, kemerdekaan nelayan tidak akan tercapai apabila penjajahan atas nelayan belum dihapuskan dari berbagai peraturan dan Undang Undang yang berlaku. "Nelayan menjadi korban bengisnya penguasa dengan berbagai produk kebijakan yang selama ini tidak mampu mensejahterakan," ujarnya.
Padahal, lanjut dia, UUD 1945 telah mengamanahkan bahwa rakyat yang di dalamnya ada nelayan, harus diberi ruang untuk mendapatkan nafkah keluarga, berkumpul dan berproduksi ekonomi. "Tetapi, sampai saat ini nelayan belum terlihat sejahtera karena negara sendiri memerasnya," kata Anhar.
Seharusnya, lanjut Anhar, dengan ditemukannya berbagai persoalan di atas, pemerintahan Jokowi-JK kiranya lebih bisa memberi manfaat kepada nelayan."Selama 3 tahun ini, perjuangan nelayan belum ada solusi yang bisa dijamin. Sehingga nelayan pun tak kunjung mendapat kesejahteraan dari negaranya sendiri," kata dia.
Sejauh inj, kata dia, pasangan Jokowi-JK malah membiarkan menteri Susi Pudjiastuti menindas nelayan dengan berbagai peraturan yang buatnya. "Menjadi menteri selalu monoton, tak pernah mau kompromi dan musyawarah dengan nelayan, sehingga tak pernah ada solusi dari setiap kebijakannya. Dan kami mengajak kepada seluruh petani nelayan, mahasiswa dan pemuda Indonesia untuk turun kejalan," ujarnya.
[sam]
