. Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latief melantik tiga orang deputi yang akan membantu struktur organisasi UKP-PIP. Pelantikan dilansungkan di Aula Serba Guna, Gedung III Lantai 1 Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta. Rabu (5/7).
Tiga orang itu adalah Dr. Anas Saidi sebagai Deputi Bidang Pengkajian dan Materi; Prof. Dr. Hariyono sebagai Deputi Bidang Advokasi, dan Dr. Silverius Yoseph Soeharso sebagai Deputi Pengendalian dan Evaluasi.
Yudi Latief dalam amanatnya mengatakan bahwa Pancasila itu tentang kita, dari kita dan untuk kita. Oleh karena itu, cara mengembangkannya sebenarnya tidak bisa hanya mengandalkan UKP-PIP.
"Indonesia terlalu besar hanya untuk diurus oleh UKP-PIP tapi harus melibatkan peran serta, gotong royong semua komunitas," terangnya seperti dilansir dari laman
setkab.go.id.
Menurut Yudi Pancasila adalah titik temu di mana semua warna bisa bersatu. Mengutip Bung Karno, ia menyebutkan, Pancasila itu seperti meja statis, unsur-unsur yang menyatukan warga bangsa, yang memungkinkan segala keragaman itu bisa menyatu.
Pancasila, lanjut dia, merupakan titik pijak yang disebut sebagai dasar filsafat atau dasar negara di mana rumah Indonesia ini didirikan. Tapi sekaligus Pancasila adalah titik tuju atau yang disebut dengan
next star, bintang penuntun kemana bangsa ini harus diarahkan.
Oleh karena itu, tegas Yudi, tanpa penguatan Pancasila, kita akan kehilangan simbol persatuan, kita juga akan kehilangan dasar berpijak, dan tidak tahu bangsa ini diarahkan kemana.
"Sebenarnya merupakan kritik juga, Pancasila selama ini barangkali belum kita pahami, kita hayati, dan kita amalkan secara sungguh-sungguh," ujarnya.
Yudi juga mengingatkan beberapa ungkapan dari para pendiri bangsa, di satu sisi Pancasila itu menjadi pedoman perilaku para penyelenggara negara, sementara di dalam pokok pikiran keempat pembukaan UUD 1945 dikatakan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghendaki adanya undang-undang yang mewajibkan para penyelenggara negara untuk menjunjung cita-cita kemanusiaan dan cita-cita moral rakyat yang luhur.
"Jadi Pancasila jadi kode perilaku para penyelenggara negara. Tetapi di saat yang sama, Pancasila juga sebagai pandangan hidup, laku hidup, pendirian hidup di tengah-tengah masyarakat," ujarnya.
Maka seperti Prof Soepomo jauh sebelum John F. Kennedy, lanjut Yudi, di dalam alam Pancasila warga negara jangan selalu menanyakan apa yang dapat diberikan negara pada rakyatnya, tetapi tanyakan apa yang dapat dilakukan warga negara terhadap negaranya.
Yudi berharap pelantikan ketiga deputi Kepala UKP PIP itu merupakan
starting point yang baik. Ia mengemukakan, sudah secara bersungguh-sungguh memilih scholar-scholar terbaik di bidangnya masing-masing untuk melengkapi unit ini supaya bisa bekerja secara lebih komplementer, dan saling mendukung.
Yudi menambahkan, UKP-PIP tidak ingin mengambil kewenangan dari kementerian dan lembaga yang ada. Namun, hanya untuk merekatkan, mensinkronisasikan, mengkoordinasikan supaya program-program Pancasila yang akan ada di berbagai kementerian dan lembaga itu bisa lebih sistematik, terstruktur, sehingga bisa bekerja sama untuk mengarus utamakan kembali Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa ini.
Hadir dalam pelantikan, Dewan Pengarah UKP-PIP Try Sutrisno, Sudhamek, dan Wisnu B. Tenaya. Tampak juga hadir Wakil Sekretaris Kabinet Ratih Nurdiati, Utusan Khusus Presiden Alwi Shihab, Rahmat Witoelar dan Eddy Pratomo, Staf Khusus Presiden Lenis Kagoya, Ketua Fraksi PDIP MPR RI Ahmad Basarah, Deputi Administrasi Seskab Farid Utomo, Deputi bidang Polhukam Seskab Fadlansyah Lubis, Deputi bidang Perekonomian Seskab Agustina Murbaningsih, dan Deputi Dukungan Kerja Kabinet Seskab Yuli Harsono.
[rus]
