. Menurunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya utang negara membuktikan bahwa tim ekonomi Pemerintahan Jokowi-JK gagal.
Inflasi pada Juni 2017, bertepatan Ramadhan dan Lebaran, diklaim lebih terkendali karena upaya pemerintah mempertahankan pasokan bahan pangan. Meski begitu, terdapat fakta yang menunjukkan kelesuan daya beli di tingkat masyarakat. Hasil penelusuran terhadap data-data lapangan dan media massa menunjukkan penjualan berbagai produk jauh menurun dibandingkan Lebaran tahun-tahun sebelumnya.
Keluhan tentang kelesuan transaksi jual beli pun disampaikan kalangan pengusaha ritel. Kebangkrutan bisnis ritel 7-Eleven adalah berita mengejutkan di tengah perayaan Hari Raya. Gerai yang biasa disebut Sevel itu kehilangan pasar anak-anak muda. Kalangan remaja dan pemuda kelas menengah bawah memiliki batas kemampuan beli yang merosot, bahkan hanya untuk menikmati kopi. Uang jajan ekstra yang dulunya bisa Rp 35.000-50.000 di kantong, kini tidak ada lagi.
Bukti penjualan yang menurun di masa jelang hari raya juga terlihat di pusat perbelanjaan tekstil Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penjualan rata-rata pedagang Tanah Abang diprediksi melorot sampai 30 persen dibanding tahun lalu. Kemerosotan 50-70 persen dikabarkan terjadi merata di Blok A, B dan F. Rata-rata barang jualan Tanah Abang masih menumpuk di gudang karena tidak terjual. Pembeli dari luar negeri seperti Malaysia, Brunei Darussalam dan kawasan Afrika mulai kabur. Hasil penjualan rata-rata hanya sepertiga dari biasanya. Ada pula yang cuma mampu menjual 10 persen dari seluruh barang.
Dalam beberapa diskusi terbatas, fenomena melemahnya daya beli masyarakat dikaitkan dengan kinerja dan kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Terutama kebijakan pengetatan anggaran dan pajaknya yang super-konservatif.
Soal utang, utang negara per Mei 2017 sudah tembus Rp 3.672,33 triliun. Per Mei 2017, pemerintah mencatat nilai utang sebesar Rp 3.672,33 triliun. Angka ini naik Rp 4,92 triliun dibanding bulan sebelumnya yang sebesar Rp 3.667,41 triliun. Utang ini juga naik Rp 201 triliun dibandingkan posisi Desember 2016.
Analisis ekonomi dan politik dari Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga mengatakan menurunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya utang negara adalah tanggug jawab Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Baca:
Utang Meningkat Rakyat Melarat, Tiga Menteri Ini Layak DicopotUntuk itu, Andy menyarankan kepada Presiden Joko Widodo agar segera merombak tim ekonominya.
"Saya menilai Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian serta Kepala Bappenas telah gagal dan layak diganti," kata dia kepada redaksi, Rabu (5/7).
Lanjut Andy, tiga menteri itu sangat layak diganti dengan mengangkat figur yang pro dengan ekonomi rakyat. Jokowi bisa mempertimbangkan nama, Rizal Ramli, Sri Adiningsih dan Faisal Basri.
"Mereka layak dipertimbangkan untuk masuk dalam tim ekonomi presiden," ungkapnya.
"Selain itu menteri-menteri yang yang menjadi beban pemerintah dikarenakan isu korupsi layak juga untuk diganti," imbuh Andy menambahkan.
[rus]
