Berita

Sri Mulyani/Net

Politik

Utang Meningkat Rakyat Melarat, Tiga Menteri Ini Layak Dicopot

SELASA, 04 JULI 2017 | 13:12 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Menteri Keuangan Sri Mulyani terkesan terlalu menyepelekan utang negara yang terus meningkat. Utang negara per Mei 2017 sudah tembus Rp 3.672,33 triliun.

Per Mei 2017, pemerintah mencatat nilai utang sebesar Rp 3.672,33 triliun. Angka ini naik Rp 4,92 triliun dibanding bulan sebelumnya yang sebesar Rp 3.667,41 triliun. Utang ini juga naik Rp 201 triliun dibandingkan posisi Desember 2016.

Akibat utang yang terus melambung tinggi itu membuat satu penduduk Indonesia menanggung utang negara sebesar Rp 13 juta.


"Ini jelas membebani dan membuat rakyat semakin melarat," ujar analisis ekonomi dan politik dari Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga kepada redaksi, Selasa (4/7).

Jelas Andy, konsekuensi hutang yang tinggi tersebut membuat pemerintah menggenjot pendapatan dari dalam negeri yaitu peningkatan pajak dan fiskal.

"Selain itu diprediksi pemerintah akan menurunkan subsidi terutama gas dan listrik yang sudah barang tentu akan membebani rakyat," imbuhnya.

Seharusnya, lanjut dia, pemerintah meningkatkan subsidi di sektor real seperti pertanian, perkebunan dan industri kreatif untuk menggenjot perekonomian nasional.

Untuk itu menurut Andy, Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Bambang Brodjonegoro, telah gagal dalam menjalankan bidang ekonomi.

"Mereka telah gagal dan layak diganti," pungkasnya, sambil menambahkan menteri yang yang menjadi beban pemerintah dikarenakan isu korupsi juga layak untuk diganti. [rus]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya