Berita

Jokowi dan SBY/Net

Politik

Andi Arief: Jokowi Perlu Belajar Keep Buying Strategy

SELASA, 04 JULI 2017 | 12:31 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengakui terjadi penurunan daya beli di tengah masyarakat. Adapun Presiden Joko Widodo masih menghindar membicarakan masalah ini karena sejak berkuasa punya keyakinan bahwa proyek infrastruktur besar-besaran dan utang luar negeri bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi.

Demikian dikatakan politisi Partai Demokrat, Andi Arief, dalam perbincangan dengan redaksi.

“Jokowi sebagai presiden menghindar bicara soal ini karena sejak awal dia  punya keyakinan atau teori bahwa pembangunan infrastruktur besar-besaran dengan ditopang pencabutan subsidi dan meningkatkan utang luar negeri dengan sendirinya membawa pengaruh pada kesejahteraan, mengurangi kemiskinan. Dengan kata lain, tidak akan ada masalah daya beli masyarakat,” urai mantan Staf Khusus Presiden SBY itu.


Andi Arief membandingkan pandangan Jokowi ini dengan pandangan yang dimiliki SBY saat berkuasa selama sepuluh tahun dari 2004 hingga 2014.

“Mesti ada strategi khusus untuk memastikan bahwa dalam keadaan ekonomi bermasalah sekalipun rakyat harus diurus secara terencana agar kemiskinan tidak bertambah dan yang terpenting daya beli terjaga,” sambung Andi Arief.

Partai Demokrat dan SBY, sambungnya, telah membuktikan mampu melewati krisis ekonomi 2008 dengan keep buying strategy atau strategi tetap membeli yang memastikan daya beli masyarakat tidak turun.

Strategi ini salah satu diantaranya berupa skema pemberian uang tunai (cash transfer) kepada masyarakat yang memerlukan. Selain untuk menjaga daya beli masyarakat, ini juga untuk mempertahankan operasional industri dan mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Meski perekonomian sedang lesu, pemerintahan (SBY) bisa memastikan rakyat mampu membeli barang dan jasa. Dengan demikian, tidak terjadi kebangkrutan di sektor riil. Jika kebangkrutan dan PHK dapat dihindari, penerimaan pajak pun terjaga,” demikian Andi Arief. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya