Berita

Jokowi dan SBY/Net

Politik

Andi Arief: Jokowi Perlu Belajar Keep Buying Strategy

SELASA, 04 JULI 2017 | 12:31 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengakui terjadi penurunan daya beli di tengah masyarakat. Adapun Presiden Joko Widodo masih menghindar membicarakan masalah ini karena sejak berkuasa punya keyakinan bahwa proyek infrastruktur besar-besaran dan utang luar negeri bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi.

Demikian dikatakan politisi Partai Demokrat, Andi Arief, dalam perbincangan dengan redaksi.

“Jokowi sebagai presiden menghindar bicara soal ini karena sejak awal dia  punya keyakinan atau teori bahwa pembangunan infrastruktur besar-besaran dengan ditopang pencabutan subsidi dan meningkatkan utang luar negeri dengan sendirinya membawa pengaruh pada kesejahteraan, mengurangi kemiskinan. Dengan kata lain, tidak akan ada masalah daya beli masyarakat,” urai mantan Staf Khusus Presiden SBY itu.


Andi Arief membandingkan pandangan Jokowi ini dengan pandangan yang dimiliki SBY saat berkuasa selama sepuluh tahun dari 2004 hingga 2014.

“Mesti ada strategi khusus untuk memastikan bahwa dalam keadaan ekonomi bermasalah sekalipun rakyat harus diurus secara terencana agar kemiskinan tidak bertambah dan yang terpenting daya beli terjaga,” sambung Andi Arief.

Partai Demokrat dan SBY, sambungnya, telah membuktikan mampu melewati krisis ekonomi 2008 dengan keep buying strategy atau strategi tetap membeli yang memastikan daya beli masyarakat tidak turun.

Strategi ini salah satu diantaranya berupa skema pemberian uang tunai (cash transfer) kepada masyarakat yang memerlukan. Selain untuk menjaga daya beli masyarakat, ini juga untuk mempertahankan operasional industri dan mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Meski perekonomian sedang lesu, pemerintahan (SBY) bisa memastikan rakyat mampu membeli barang dan jasa. Dengan demikian, tidak terjadi kebangkrutan di sektor riil. Jika kebangkrutan dan PHK dapat dihindari, penerimaan pajak pun terjaga,” demikian Andi Arief. [dem]

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya