Berita

Jim Mattis/net

Dunia

Pentagon Tunda Perekrutan Transgender Selama Enam Bulan

SABTU, 01 JULI 2017 | 11:11 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pentagon menunda rencana yang mengizinkan transgender untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat.

Sedianya, perekrutan itu dimulai pada hari Sabtu ini. Tapi, Menteri Pertahanan, Jim Mattis, menundanya selama enam bulan ke depan.

Demikian disampaikan jurubicara Pentagon, Dana W. White, pada hari Jumat (30/6), dikutip The New York Times.


"Menunda akses pelamar transgender ke militer sampai 1 Januari 2018," kata White dalam pernyataannya.

Keputusan itu akan mengizinkan para pimpinan militer untuk meninjau kembali rencana tersebut dan memberikan masukan soal dampak perekrutan transgender terhadap kesiapan dan kekuatan militer AS.

Pekan lalu, para pemimpin Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Korps Marinir AS, mengajukan permintaan untuk menunda tenggat waktu 1 Juli. Mereka mengusulkan penundaan selama 18 bulan.

Banyak Republikan di Kongres AS juga menentang mengizinkan orang transgender untuk bergabung dalam militer. Sebuah amandemen yang mencegah orang transgender

Asosiasi Mitra Militer Amerika, yang menganjurkan hak-hak lesbian, gay, biseksual dan transgender di militer, menyatakan kekecewaan atas keputusan Mattis.

Penundaan tersebut diumumkan satu tahun setelah Pentagon mencabut larangannya terhadap orang-orang transgender untuk bertugas di angkatan bersenjata.

Keputusan tersebut sekaligus "menghentikan" transformasi bertahap militer AS yang dimulai oleh Presiden Barack Obama dan mantan sekretaris pertahanan, Ashton B. Carter.

Sebelum mencabut larangan Pentagon terhadap orang-orang transgender, Carter membuka semua peran tempur untuk wanita dan menunjuk sekretaris militer yang merupakan seorang gay.

Namun, penundaan tersebut dipastikan tidak mempengaruhi kaum transgender yang sudah melayani secara terbuka di militer.

Perkiraan jumlah pasukan transgender di militer AS bervariasi. Jumlah yang paling sering dikutip berasal dari studi oleh RAND Corporation, yang mengatakan sekitar 2.450 dari sekitar 1,3 juta anggota militer adalah transgender. [ald]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya