Berita

Foto helikopter yang menyerang gedung pemerintah Venezuela/net

Dunia

Serangan Di Caracas, Dilakukan Orang Gila Atau Direkayasa Pemerintah?

RABU, 28 JUNI 2017 | 16:01 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Serangan helikopter kepolisian terhadap gedung pemerintahan di Caracas, ibu kota Venezuela, disebut sebagai "insiden yang sangat aneh".

"Tampaknya, di satu sisi menjadi insiden yang terisolasi, tanpa tanggapan dari unit militer manapun yang bisa kami katakan," kata analis senior di International Crisis Group, Phil Gunson, kepada Al Jazeera.

Ia mengatakan, bisa jadi serangan itu hanya mencoba memicu kudeta. Atau, teror palsu yang dipakai menjadi alasan bagi pemerintah melakukan kekerasan lebih jauh kepada oposisi.


"Bisa jadi ini hanya beberapa orang gila yang mencoba melakukan semacam kudeta, atau memang semacam insiden palsu yang pemerintah gunakan untuk membenarkan tindakan keras lebih lanjut," katanya.

Kemungkinan terakhir jadi masuk akal karena sebelum kejadian itu Maduro memperingatkan, bahwa dia dan pendukungnya akan mengangkat senjata jika pemerintah sosialisnya digulingkan dengan kekerasan oleh kelompok yang telah berdemonstrasi di jalanan selama tiga bulan terakhir dan menewaskan sedikitnya 75 orang.

"Saya mengatakan kepada dunia, dan saya harap dunia mendengarkan. Setelah 90 hari demonstrasi, penghancuran dan kematian. Jika Venezuela terjerumus ke dalam kekacauan dan kekerasan dan Revolusi Bolivarian hancur, kita akan berperang," kata Maduro.

"Kita tidak akan pernah menyerah, dan apa yang tidak bisa dilakukan dengan suara, kita akan lakukan dengan senjata, kita akan membebaskan tanah air dengan senjata," serunya kepada rakyat Venezuela.

Di tengah kebingungan akan kejadian aneh itu, pemerintah mengatakan mereka telah mengidentifikasi kelompok tertentu bertanggung jawab dan mereka akan ditahan sesegera mungkin.

Serangan helikopter terhadap gedung Mahkamah Agung dan Kementerian Dalam Negeri Venezuela itu terjadi bersamaan ketika Mahkamah Agung mengumumkan bahwa mereka akan mengizinkan pemerintah memberlakukan darurat militer di negara tersebut setelah demonstrasi selama hampir tiga bulan.

Mahkamah Agung juga mengumumkan menghapus kekebalan anggota parlemen, terutama anggota parlemen oposisi yang oleh pemerintah dituduh mendalangi demonstrasi yang telah menyebabkan kematian puluhan orang.

Pemimpin oposisi menyebut Maduro sebagai diktator yang telah menghancurkan ekonomi negara.

Sedangkan Maduro menuduh Washington (Amerika Serikat) mendukung lawan-lawannya dan berusaha mengendalikan kekayaan minyak negara tersebut. [ald]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya