Pertemuan Tim 7 GNPF MUI dengan Presiden Jokowi/net
Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) merasakan ada kesenjangan komunikasi yang cukup kuat antara pemerintah dengan ulama, khususnya pada masa Pilkada DKI Jakarta lalu.
Pesan itu yang juga disampaikan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI), Bachtiar Nasir, kepada Presiden Joko Widodo, dalam pertemuan Tim 7 GNPF MUI dengan Jokowi di Istana Merdeka, kemarin.
Hal ini diterangkan Plt Sekretaris GNPF MUI, M. Luthfie Hakim, dalam keterangan tertulis.
"Padahal yang dilakukan oleh ulama yang tergabung dalam GNPF hanya bermaksud menyampaikan pendapat secara damai, tidak anarkis apalagi mengarah ke makar, dalam koridor demokrasi," terang Luthfie.
Sedangkan pimpinan GNPF MUI yang lain menggambarkan suasana paradoksal. Satu sisi pemerintah berpendapat tidak melakukan kebijakan yang menyudutkan umat Islam, tapi di pihak lain GNPF menangkap perasaan umat Islam yang merasa dibenturkan dengan Pancasila, dengan NKRI, dan dengan Kebhinnekaan.
"Tentulah hal ini tidak menguntungkan bagi Pemerintah dalam menjalankan programnya, dan bagi ulama dan umat dalam menjalankan dakwahnya," katanya.
GNPF mengharapkan dari pertemuan kemarin dapat dibangun saling pengertian yang lebih baik di masa depan.
Tidak lupa, dalam pertemuan itu juga disampaikan ucapan salam dari Rizieq Shihab selaku Ketua Dewan Pembina GNPF yang tengah berada di Arab Saudi, kepada Presiden Jokowi.
Tim 7 terdiri dari Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir, Wakil Ketua GNPF Zaitun Rasmin, Kapitra Ampera (Tim Advokasi GNPF), Yusuf Marta (Anggota Dewan Pembina), Muhammad Lutfi Hakim (Plt Sekretaris), Habib Muchsin (Imam FPI Jakarta), dan Deni (Tim Advokasi GNPF).
Menyikapi hasil pertemuan Tim 7 dan Presiden Jokowi beserta jajarannya, GNPF MUI akan menggelar jumpa pers pada besok (Selasa, 27/6) pukul 13.00 WIB, di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta.
[ald]
