Berita

Rex Tillerson/net

Dunia

Menlu AS: Beberapa Tuntutan Kepada Qatar Sulit Untuk Dipenuhi

SENIN, 26 JUNI 2017 | 09:53 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Tuntutan negara-negara Arab di bawah komando Arab Saudi terhadap Qatar dianggap tidak masuk akal oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson.

Sebelumnya, empat negara Arab telah mengirim daftar 13 tuntutan yang harus dipenuhi Qatar agar isolasi terhadap negara tersebut dicabut. Keempat negara tersebut adalah Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab dan Bahrain.

Salah satu tuntutan adalah Qatar harus menutup media massa Al Jazeera yang mereka kelola.


Rex Tillerson mengatakan beberapa tuntutan kepada Qatar akan sangat sulit untuk dipenuhi. Bagaimanapun, kata Tillerson, tuntutan itu mencakup wilayah penting yang memberikan dasar bagi dialog yang mengarah pada sebuah resolusi

"Langkah selanjutnya yang produktif adalah agar masing-masing negara dapat duduk bersama dan melanjutkan pembicaraan ini," kata Tillerson.

Ia juga mengkonfirmasi bahwa Qatar telah memulai peninjauan kembali atas tuntutan yang dikeluarkan oleh blok negara-negara yang dipimpin oleh Saudi Arabia itu.

"Kami percaya sekutu dan mitra kami lebih kuat saat mereka bekerja sama menuju satu tujuan yang kita semua sepakati, yaitu menghentikan terorisme dan melawan ekstremisme," kata Tillerson, dikutip Al Jazeera.

Dia juga menyerukan "penurunan retorika" untuk membantu meredakan ketegangan. Juga menegaskan bahwa Washington mendukung upaya mediasi oleh Kuwait yang bertujuan meredakan krisis tersebut setelah empat negara Arab memutus hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Qatar pada 5 Juni.

Selain menuntut pembubaran Al Jazeera, Arab Saudi Cs juga meminta Qatar mengurangi hubungan dengan Iran dan menutup sebuah pangkalan militer Turki dalam waktu 10 hari.

Selain itu, empat negara tersebut juga menuntut pemutusan semua hubungan dengan Ikhwanul Muslimin, yang dilarang di negara-negara Arab lainnya

Keempat negara Arab itu meminta Qatar menolak warga negara dari empat negara dan mengusir mereka yang saat ini berada di wilayahnya. Negara-negara tersebut mengklaim poin ini sebagai upaya untuk mencegah Qatar mencampuri urusan dalam negeri mereka.

Mereka juga meminta Qatar menyerahkan semua individu yang dicari oleh keempat negara terkait terorisme. Lalu, mendesak Qatar menghentikan pendanaan setiap entitas ekstremis yang dianggap sebagai kelompok teroris oleh AS.

Mereka juga meminta informasi rinci tentang tokoh oposisi di negara masing-masing yang didanai oleh Qatar. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Ini Penyebab Menteri KKP Pingsan Saat Pimpin Upacara Pelepasan Korban Pesawat ATR

Minggu, 25 Januari 2026 | 12:09

War Tiket Kereta Lebaran Rentan Dimanfaatkan Calo

Minggu, 25 Januari 2026 | 11:27

Pencabutan HGU Sugar Group Pulihkan Wibawa Negara

Minggu, 25 Januari 2026 | 11:18

Menteri KKP Pingsan di Tengah Upacara Pelepasan Korban Pesawat ATR

Minggu, 25 Januari 2026 | 11:03

Bom Bunuh Diri Guncang Pesta Pernikahan di Pakistan, Tujuh Tewas

Minggu, 25 Januari 2026 | 10:51

Iran Tak Bisa Diruntuhkan Lewat Tekanan Politik hingga Mobilisasi Massa

Minggu, 25 Januari 2026 | 10:45

Sebagian Wilayah Jakarta Masih Terendam Banjir

Minggu, 25 Januari 2026 | 10:23

KPK Hormati Upaya Praperadilan Sekjen DPR Indra Iskandar

Minggu, 25 Januari 2026 | 10:15

Pemerintah Didesak Turun Tangan Atasi Banjir di Jalan Tol

Minggu, 25 Januari 2026 | 09:33

Trump Ultimatum Kanada: Dagang dengan Tiongkok Dibalas Tarif 100 Persen

Minggu, 25 Januari 2026 | 09:17

Selengkapnya