Berita

Ilustrasi/net

Pertahanan

Ormas Radikal Berpotensi Rusak Sistem di Pemerintahan

JUMAT, 23 JUNI 2017 | 02:16 WIB | LAPORAN:

Aliansi Mahasiswa Republik Indonesia (AMRI) menolak seluruh organisasi masyarakat (ormas) yang berpaham radikal. Pasalnya, ormas tersebut sudah menjamah aliran sosial, politik, budaya, dan ekonomi.

"Apalagi ormas yang mengatasnamakan agama dengan maksud mengadakan perubahan sampai ke akarnya melalui metode kekerasan dan menentang struktur masyarakat," ujar Koordinator AMRI Agung Zulianto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/6).

Selain itu, pihaknya juga menolak segala bentuk dakwah penyebaran kebencian, teror mental, fitnah dan adu-domba antar sesama kaum muslimin. Termasuk, kegiatan penyebaran ideologi radikal dalam bentuk kajian ilmiah, taklim harian dan lain sebagainya.


Dengan menggunakan cara-cara kekerasan, kelompok radikal ini berani menjungkirbalikan keadaan awal pemerintah. Sehingga dapat digoyahkan karena ada faktor-faktor yang belum jelas dari keadaan pemerintah yang kuat.

Sekelompok masyarakat ini, lanjutnya, berani menarik dan mengumpulkan masyarakat lain yang juga memiliki kritik terhadap negara untuk dapat menggulingkan keadaan yang ada.

"Radikalisme harus menjadi perhatian kita semua karena mereka bukan saja musuh agama, tetapi juga musuh kemanusiaan," tutur Agung.

Masalah ini, kata Agung, harus terlebih dahulu ditangani pada tingkat intelektual, ilmiah dan budaya. Islam, bangsa dan masyarakat sedang terancam oleh pemikiran ekstremisme dan radikalisme.

Artinya harus diatasi akar masalah, bukan sekedar menangani dampaknya. Demi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dan mengokohkan Pancasila sebagai landasan bangsa yang final.

"Karena itu, kami Aliansi Mahasiswa Republik Indonesia (AMRI) menghimbau kepada segenap lapisan masyarakat yang cinta kedamaian untuk menolak ormas berpaham radikal dan seluruh kegiatannya," pungkasnya.[san]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya