Berita

Ilustrasi/net

Pertahanan

Ormas Radikal Berpotensi Rusak Sistem di Pemerintahan

JUMAT, 23 JUNI 2017 | 02:16 WIB | LAPORAN:

Aliansi Mahasiswa Republik Indonesia (AMRI) menolak seluruh organisasi masyarakat (ormas) yang berpaham radikal. Pasalnya, ormas tersebut sudah menjamah aliran sosial, politik, budaya, dan ekonomi.

"Apalagi ormas yang mengatasnamakan agama dengan maksud mengadakan perubahan sampai ke akarnya melalui metode kekerasan dan menentang struktur masyarakat," ujar Koordinator AMRI Agung Zulianto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/6).

Selain itu, pihaknya juga menolak segala bentuk dakwah penyebaran kebencian, teror mental, fitnah dan adu-domba antar sesama kaum muslimin. Termasuk, kegiatan penyebaran ideologi radikal dalam bentuk kajian ilmiah, taklim harian dan lain sebagainya.


Dengan menggunakan cara-cara kekerasan, kelompok radikal ini berani menjungkirbalikan keadaan awal pemerintah. Sehingga dapat digoyahkan karena ada faktor-faktor yang belum jelas dari keadaan pemerintah yang kuat.

Sekelompok masyarakat ini, lanjutnya, berani menarik dan mengumpulkan masyarakat lain yang juga memiliki kritik terhadap negara untuk dapat menggulingkan keadaan yang ada.

"Radikalisme harus menjadi perhatian kita semua karena mereka bukan saja musuh agama, tetapi juga musuh kemanusiaan," tutur Agung.

Masalah ini, kata Agung, harus terlebih dahulu ditangani pada tingkat intelektual, ilmiah dan budaya. Islam, bangsa dan masyarakat sedang terancam oleh pemikiran ekstremisme dan radikalisme.

Artinya harus diatasi akar masalah, bukan sekedar menangani dampaknya. Demi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dan mengokohkan Pancasila sebagai landasan bangsa yang final.

"Karena itu, kami Aliansi Mahasiswa Republik Indonesia (AMRI) menghimbau kepada segenap lapisan masyarakat yang cinta kedamaian untuk menolak ormas berpaham radikal dan seluruh kegiatannya," pungkasnya.[san]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya