Berita

Hary Tanoe/net

Hukum

Seharusnya Jaksa Agung Berterimakasih Ke Hary Tanoe

KAMIS, 22 JUNI 2017 | 19:15 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Sebaiknya, Jaksa Agung HM Prasetyo menghentikan politisasi perkara hukum bos MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (Hary Tanoe), yang sedang ditangani kepolisian. 

Direktur Sabang-Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, menganggap, perkara yang berawal dari pesan singkat (SMS) Hary Tanoe alias HT ke Jaksa bernama Yulianto itu tidak perlu ditanggapi berlebihan. Apalagi, yang dilakukan HT merupakan bentuk kritik masyarakat kepada aparat penegak hukum.

Dia melihat isi SMS itu sangat normatif, berupa pesan dari orang yang merasa jadi korban kriminalisasi kekuasaan. Apalagi, HT selama ini mengambil sikap sebagai oposisi pemerintah. Ia juga terang-terangan mendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.


"Karenanya, isi SMS dari HT ke Yulianto tidak pantas dijadikan alat bukti," tegasnya, dalam keterangan tertulis.

Politisasi yang dilakukan Jaksa Agung dalam kasus itu terlihat ketika mendahului kepolisian menyebut status hukum Hary Tanoe sebagai tersangka.

"Seharusnya, Jaksa Agung berterima kasih kepada Hary Tanoe karena sudah diberi masukan," pungkas Syahganda.

HT dituding mengancam Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Yulianto, lewat SMS pada 5, 7, dan 9 Januari 2016.

Isinya yaitu, "Mas Yulianto, kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Siapa yang profesional dan siapa yang preman. Anda harus ingat kekuasaan itu tidak akan langgeng. Saya masuk ke politik antara lain salah satu penyebabnya mau memberantas oknum-oknum penegak hukum yang semena-mena, yang transaksional yang suka abuse of power. Catat kata-kata saya di sini, saya pasti jadi pimpinan negeri ini. Di situlah saatnya Indonesia dibersihkan". [ald]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Timur Tengah Memanas, PKB Ingatkan Ancaman Lonjakan Harga Pupuk

Sabtu, 28 Maret 2026 | 13:53

Likuiditas Februari Tumbuh 8,7 Persen, Ditopang Belanja Pemerintah dan Kredit

Sabtu, 28 Maret 2026 | 13:38

Trump Bikin Gaduh Lagi, Hormuz Disebut “Selat Trump"

Sabtu, 28 Maret 2026 | 12:53

Krisis BBM Sri Lanka Mulai Mengancam Sektor Pangan

Sabtu, 28 Maret 2026 | 12:17

Arus Balik Lebaran 2026 Dorong Rekor Baru Penumpang Kereta Api

Sabtu, 28 Maret 2026 | 11:53

Beban Utang AS: Masalah Besar yang Masih Diabaikan Pasar

Sabtu, 28 Maret 2026 | 11:24

IHSG Lesu Pasca Libur Lebaran, Asing Ramai-ramai Jual Saham

Sabtu, 28 Maret 2026 | 10:52

Amerika Sesumbar Bisa Habisi Iran dalam Hitungan Minggu Tanpa Perang Darat

Sabtu, 28 Maret 2026 | 10:40

Kapal Pertamina Masih Tertahan di Hormuz, DPR Desak Presiden Turun Tangan!

Sabtu, 28 Maret 2026 | 10:28

Komisi XII DPR: WFH Bukan Solusi Tunggal untuk Hemat Energi!

Sabtu, 28 Maret 2026 | 10:12

Selengkapnya