Berita

Ansufri Idrus Sambo/RMOL Jakarta

Politik

Alumni 212 Persilakan Semua Terlibat Rekonsiliasi, Kecuali Komunis

SELASA, 20 JUNI 2017 | 15:35 WIB

Semua tokoh bangsa dengan apapun latar belakang politiknya diperkenankan untuk terlibat dalam rekonsiliasi antara GNPF-MUI dengan pemerintah, terkecuali berpemikiran komunis.

Begitu disampaikan Ketua Presidium Alumni 212, Ustaz Ansufri Idrus Sambo kepada wartawan, Selasa (20/6). Ustaz Sambo mengatakan jika itu adalah konsep rekonsiliasi yang diinginkan oleh pihaknya terhadap pemerintah.

"Ya, konsep kita, rekonsiliasi itu, tidak boleh menyertakan mereka yang berbau-bau komunislah," kata Ketua Presidium Alumni 212, Ustaz Ansufri Idrus Sambo kepada wartawan, Selasa (20/6) seperti dimuat RMOLJakarta.Com.


Ustaz Sambo mengatakan, konsep rekonsiliasi yang diinginkan oleh pihaknya terhadap pemerintah untuk memecahkan persoalan kebangsaan saat ini. Karenanya, seluruh anak bangsa diharap mau berembug memikirkan hal itu.

"Tidak ada yang boleh merasa lebih superior, atau lebih berkuasa. Semuanya setara sebagai anak bangsa, kecuali satu yang tidak boleh ada dan tak boleh ikut dalam rekonsiliasi itu, yaitu anasir-anasir pendukung bangkitnya komunisme di Indonesia, itu yang tidak boleh," ujarnya.

Sambo menjelaskan, ketidakinginannya berdialog dengan kelompok yang beraliran komunis bukan karena sentimen agama atau politik, melainkan karena dilarang oleh konstitusi.

"Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) masih berlaku. Jadi, segala hal yang berbau paham komunis merupakan hal terlarang, jadi itu pegangan kita, komunisme tak boleh diberi kesempatan untuk hidup di NKRI, itu konstitusional," tegas Ustaz Sambo.

Namun demikian, dia juga yakin bahwa anasir-anasir komunis sudah muncul di sekitar pusat kekuasaan, bahkan menjadi sumber kegaduhan, termasuk dalam kasus-kasus kriminalisasi maupun diskriminasi hukum terhadap para aktivis dan ulama.

"Justru kita juga fahamlah, apa yang diyakini ustaz Alfian Tanjung, kita cukup mengerti kalau kemudian malah beliau yang ditangkap, makanya kalau dialog rekonsiliasi itu Jokowi setuju digelar, ya syarat utamanya orang-orang komunis tak boleh ikut di dalamnya," pungkasnya.[wid]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya