Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampak tidak terusik dengan keberadaan Panitia Khusus Angket KPK di DPR RI. Terbukti dengan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti, dan istrinya, Lily Martiani Madari, beberapa saat lalu.
"Menurut kami, KPK semakin beringas melakukan OTT. Kelihatannya publik semakin mendukung KPK," ujar Analis Politik dan HAM Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga, dalam keterangan tertulis kepada wartawan (Selasa, 20/6).
Dia melihat KPK tidak terganggu atau "ciut" dalam memberantas korupsi di Indonesia. Dan karena dukungan yang publik yang besar, bisa saja DPR RI beserta Pansus yang dibuatnya "kalak telak" atas sepak terjang KPK dalam memberantas korupsi.
"Hak angket yang ditujukan untuk melakukan evaluasi keberadaan KPK, menurut kami justru untuk melemahkan eksistensi KPK. OTT beberapa jam lalu membuktikan KPK tidak terpengaruh," jelasnya.
Labor Institute meminta publik tetap mendukung KPK dalam melakukan tugasnya memerangi korupsi, terutama yang melibatkan para anggota legislatif dan birokrat.
"Korupsi adalah pelanggaran HAM karena merampas hak-hak masyarakat, baik sosial, ekonomi, dan budaya," tutup Andy.
[ald]
