Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengingatkan Pemerintah‎ untuk mewaspadai pergeseran konsumsi dan terganggunya distribusi pangan selama masa mudik Lebaran. Jika tidak diantisipasi, walaupun stok pangan cukup, tetap akan terjadi kenaikan harga.
"Di masa mudik, itu ada pergeseran konsumsi dari kota ke daerah mudik. Biasanya, suplai ke daerah mudik juga terbatas. Itu yang mengakibatkan kenaikan. Jadi, ini harus diperhatikan dan diwaspadai," ucap politisi Demokrat ini di Gedung DPR, kemarin.
Kata Herman, Pemerintah tidak boleh berpuas diri hanya dengan pasokan yang cukup. Sebab, pasokan yang cukup tidak akan berguna apa-apa jika pangan tersebut tidak sampai ‎kepada tangan konsumen.
Selain itu, kata Herman, di masa mudik Lebaran, banyak pelaku usaha di pasar meliburkan diri. Sebagian dari mereka ikut pulang kampung. Kondisi ini juga bisa menyebabkan k‎elangkaan barang di pasar, dan ujungnya menimbulkan kenaikan harga.
"Ini juga harus dipikirkan. Siapa yang mengganti para pelaku usaha itu?" ucapnya.
Untuk mengatasi semua itu, Herman menyarankan Pemerintah memberi penugasan ke perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pangan seperti Bulog, Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Pertani, dan Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Perusahaan-perusahaan BUMN ini harus diturun ke lapangan untuk menyediakan dan mendistribusikan barang pangan selama Lebaran.
‎Agar kerjanya efektif, kata Herman, tugas BUMN-BUMN tersebut bisa dibagi. Misalnya, Bulog bertanggung jawab atas pangan utama seperti beras dan gula. Kemudian, Pertani menjaga komoditas bawang. Sedangkan RNI dan PPI menjaga kebutuhan pangan strategis.
‎"Kalau dibagi seperti itu, celah permainan spekulan bisa ditutup oleh negara. Itulah yang disebut negara hadir di pasar. Jadi, negara ada. Bukan membiarkan masyarakat sendirian melawan spekulan," jelas politisi asal Cirebon ini.
Agar penugasan sukses, Pemerintah juga harus menyediakan anggarannya yang memadai. Sebab, jika memakai dana perusahaan, akan sulit menormalkan harga, karena mereka akan terbebani pajak dan bunga.
"Penugasan itu jangan pakai dana komersial, tapi harus pakai APBN. Sebab, kalau pakai dana komersial, ada pajak dan bunga yang mengikuti. Kalau pakai APBN kan pajaknya bisa dihilangkan dan bunga secara otomatis tidak ada. Jadi, tiap tahun harus ada dana cadangan yang cukup," tandasnya.
[zul]
