Berita

DPD RI Setuju Cabut Subsidi Listrik Dari Yang Tidak Berhak

SENIN, 19 JUNI 2017 | 18:40 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Dirut PLN, Sofyan Basir, mengklaim pemerintah tidak akan menaikkan tarif dasar listrik. Dia menegaskan bahwa yang dilakukan pemerintah hanya mencabut subsidi listrik dari yang tidak berhak kepada yang berhak.

Hal tersebut dikatakan Sofyan saat menemui Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang alias Oso, dan Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba, di ruang kerja Ketua DPD RI di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (19/6). Kunjungan Sofyan dalam rangka memberi penjelasan soal isu yang merasahkan masyarakat itu.

Oso sendiri menilai pencabutan subsidi listrik dari yang tidak berhak kepada yang berhak adalah kebijakan tepat. Oso mengatakan itu berdasar penjelasan Dirut PLN bahwa tidak ada kenaikan listrik dari tahun 2015 sampai sekaran.


"Menurut penjelasan Dirut PLN, dari tahun 2015 sampai sekarang listrik turun dan itu faktanya. PLN bisa membuktikan hal tersebut. Yang ada pencabutan kepada yang tidak berhak, dan itu diperlukan untuk pemerataan listrik di daerah," ujar Oesman.   

PLN mengklaim sudah melakukan pendataan ke lapangan. Dari sana disimpulkan banyak orang tidak layak mendapat subsidi. Pemerintah mengambil kebijakan subsidi tetap diberikan kepada yang berhak, yaitu sekitar 4,3 juta pengguna.

"Jangan sampai orang yang mampu punya mobil dan rumah dengan menggunakan dua sampai tiga meteran 900 watt tetap dibiarkan. Kami sudah mendata ke lokasi rumah-rumah dan ditemukan 19 juta pengguna listrik tidak layak mendapat subsidi, dan sisanya 4,3 juta pengguna masih berhak disubsidi," tegas Dirut PLN.

Oso juga menepis pandangan yang menyebut PLN memonopoli listrik nasional. Menurutnya, PLN sudah memberi kesempatan dan peluang kerja kepada swasta dan perusahaan daerah. Dari proyek 35 ribu megawatt (MW) yang dicanangkan pemerintah, swasta berhak berinvestasi membangun 25 ribu MW, sisanya 10 ribu MW dikerjakan PLN.

Di kesempatan sama, Ketua Komite II DPD R, Parlindungan Purba, menyampaikan pandangan bahwa PLN perlu membangun sumber energi alternatif. Alasannya, saat ini biaya produksi listrik sudah sangat besar dan bisa digantikan sumber energi baru seperti minyak sawit atau gas.

"Hal yang lain yang perlu diperhatikan oleh PLN menekan biaya produksi listrik dengan pemanfaatan energi alternatif seperti minyak sawit ataupun gas," tutup Senator asal Sumatera Utara itu. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Ini Penyebab Menteri KKP Pingsan Saat Pimpin Upacara Pelepasan Korban Pesawat ATR

Minggu, 25 Januari 2026 | 12:09

War Tiket Kereta Lebaran Rentan Dimanfaatkan Calo

Minggu, 25 Januari 2026 | 11:27

Pencabutan HGU Sugar Group Pulihkan Wibawa Negara

Minggu, 25 Januari 2026 | 11:18

Menteri KKP Pingsan di Tengah Upacara Pelepasan Korban Pesawat ATR

Minggu, 25 Januari 2026 | 11:03

Bom Bunuh Diri Guncang Pesta Pernikahan di Pakistan, Tujuh Tewas

Minggu, 25 Januari 2026 | 10:51

Iran Tak Bisa Diruntuhkan Lewat Tekanan Politik hingga Mobilisasi Massa

Minggu, 25 Januari 2026 | 10:45

Sebagian Wilayah Jakarta Masih Terendam Banjir

Minggu, 25 Januari 2026 | 10:23

KPK Hormati Upaya Praperadilan Sekjen DPR Indra Iskandar

Minggu, 25 Januari 2026 | 10:15

Pemerintah Didesak Turun Tangan Atasi Banjir di Jalan Tol

Minggu, 25 Januari 2026 | 09:33

Trump Ultimatum Kanada: Dagang dengan Tiongkok Dibalas Tarif 100 Persen

Minggu, 25 Januari 2026 | 09:17

Selengkapnya