Pansus Ancam Jemput Paksa Miryam

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak menghadirkan Miryam S. Haryani, tersangka pemberi keterangan palsu pada sidang korupsi E-KTP, dalam rapat Pansus Angket KPK DPR RI.

Penolakan itu disampaikan KPK melalui surat balasan atas surat permintaan DPR yang diterima KPK pada Jumat lalu (16/6).

Anggota Pansus KPK dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, mengungkapkan, penolakan itu tidak akan membuat DPR RI berhenti berusaha mendatangkan politikus perempuan dari Partai Hanura itu.

Pansus akan berusaha menghadirkan Miryam dengan cara kembali melayangkan surat panggilan ulang. Diingatkannya, DPR bisa melakukan jemput paksa kepada Miryam jika KPK tidak memberi respons positif.

"Kami diberikan kewenangan untuk menjemput paksa. Sikap kami tegas. Aturannya adalah konstitusi dan perundang-undangan," ujar Masinton saat menanggapi isi surat KPK di tengah Rapat Pansus, Senin (19/6).

Dalam surat bertanggal 19 Juni 2017 dan ditandatangi pimpinan KPK itu tertulis, 'Bahwa menurut pendapat KPK, upaya untuk menghadirkan tersangka Miryam S. Haryani dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindakan yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan atau Obstruction of Justice (Vide Pasal Pasal 21 UU Nomor 21 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001) dan tersangka Miryam S. Haryani saat ini sedang menjalani tahanan KPK'.

Sebaliknya, Masinton menilai keputusan KPK tidak menghadirkan Miryam pada Rapat Pansus KPK justru sudah menghalangi proses pengawasan DPR RI. [ald]