Berita

Ecky Awal Mucharam/Net

Politik

PKS: Pencabutan Subsidi Listrik 900 VA Keputusan Buruk

SENIN, 19 JUNI 2017 | 14:47 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pencabutan subsidi listrik golongan 900 Volt Ampere (VA) yang saat ini dipakai oleh 18 juta pelanggan dinilai tergesa-gesa dan memberatkan rakyat.

Begitu kata Wakil Ketua Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/6). Menurutnya, pencabutan subsidi ini akan membebani rakyat karena data pemerintah dan PLN juga tidak meyakinkan.

"Fakta di lapangan banyak pelanggan 900 VA adalah rakyat yang membutuhkan. Terlebih ini dalam masa Ramadhan dan menjelang hari raya Idul Fitri dimana harga-harga barang sedang tinggi dan rakyat sedang banyak pengeluaran. Ini keputusan yang buruk dan tidak dapat diterima," ujarnya.


Pengaruh pencabutan subsidi Tarif Tenaga Listrik (TTL) terhadap ekonomi rakyat sangat signifikan, karena listrik menjadi salah satu kebutuhan dasar rakyat. Terlebih, berdasarkan data BPS juga menunjukkan pengaruh listrik ke kenaikan harga-harga atau inflasi ini sudah tinggi.

"Dan tentu secara keseluruhan bebannya akan ditangung semakin berat oleh rakyat terbawah. Kita juga tahu terkait dengan permasalahan tidak akuratnya data PLN dan TNP2K. Dengan tambahan biaya Rp 80 ribu hingga Rp 150 ribu, tentu akan menjadikan rakyat semakin miskin disebabkan dampak langsung dan tidak langsung atas dicabutnya subsidi tersebut," paparnya.

Ecky mendorong PLN dan pemerintah untuk lebih peka dan tidak mengambil kebijakan ekonomi yang buruk terlebih disaat masa Ramadhan dan menjelang hari raya Idul Fitri dimana beban masyarakat sudah tinggi.

“Sangat-sangat tidak dapat diterima dan tidak bijak jika dalam kondisi ekonomi yang berat, pemerintah justru mencabut subsidi. Ini akan menambah beban ekonomi rakyat terbawah. Karena bagaimanpun kenaikannya akan bedampak secara berantai. Terlebih lagi BBM yang sudah tidak disubsidi dan harga-harga bahan pokok yang mahal, sedangkan pendapatan sebagian besar rakyat tidak meningkat," pungkasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya