Andrinof Achir Chaniago: Pemindahan Ibu Kota Harus Segera Direalisasikan, Karena Tiap Tahun Wacana Itu Selalu Muncul

Akademisi yang paling getol mendorong agar Joko Widodo nyapres pada Pilpres 2014 ini memprediksi isu wacana pe­mindahkan ibu kota negara akan kembali mengemuka je­lang musim mudik Lebaran dan seiringmunculnya berag­am masalah penataan kota di Jakarta.

Wacana pemindahkan ibu kota ini akan terus menjadi perbin­cangan jika tidak segera direal­isasikan. Untuk itu. dia berharap. pemerintah segera merumuskan konsep pemindahan ibu kota dan merealisasikannya. Berikut pan­dangan Andrinof Chaniago;

Anda menginginkan pemer­intah secepatnya merumuskan konsep pemindahan ibu kota negara. Sayangnya hingga kini rencana itu belum juga dipu­tuskan. Bagaimana ini?
Menurut saya rencana ini harus terus digulirkan dan di­realisasikan. Karena tiap tahun wacana pemindahan ibu kota ini muncul. Tiap ada masalah besar di Jakarta, di Jabodetabek, atau musim mudik masalah ini selalu muncul. Kalau wacana ini muncul tiap tahun, berarti kan ada tanda - tanda kebutuhan untuk memikirkan pemindahan ibu kota pemerintahan. Karena sudah rutin muncul, berarti semua harus dikaji lebih jauh, sudah harus dilakukan kajian yang lebih serius, supaya ada jawabannya.

Menurut saya rencana ini harus terus digulirkan dan di­realisasikan. Karena tiap tahun wacana pemindahan ibu kota ini muncul. Tiap ada masalah besar di Jakarta, di Jabodetabek, atau musim mudik masalah ini selalu muncul. Kalau wacana ini muncul tiap tahun, berarti kan ada tanda - tanda kebutuhan untuk memikirkan pemindahan ibu kota pemerintahan. Karena sudah rutin muncul, berarti semua harus dikaji lebih jauh, sudah harus dilakukan kajian yang lebih serius, supaya ada jawabannya.

Kalau seandainya nanti hasil kajian merekomendasikan kuat untuk pindah, tahap berikutnya baru perhitungan anggarannya, dan perencanaan teknisnya.

Soal lokasi ibu kota negara yang baru nanti Anda sendiri apa punya usulan?
Menurut saya sebaiknya dip­indahkan ke Kalimantan. Di Jawa itu penduduknya ham­pir 60 persen dari total pen­duduk Indonesia, dengan luas kurang dari tujuh persen dari seluruh daratan Indonesia. Sementara Kalimantan dara­tannya itu 33 persen dari total daratan Indonesia. Kemudian penduduknya hanya 6 pers­en dari penduduk Indonesia. Artinya, secara hitungan kasar di Kalimantan banyak wilayah yang bisa kita bangun, dan dijadikan tempat tinggal yang nyaman bagi masyarakat. Selain itu kita bisa memindahkan pen­duduk secara mandiri, tanpa perlu program transmigrasi yang buang duit tidak jelas begitu.

Berarti Anda menutup opsi agar ibu kota tetap di Jawa begitu...
Ya kalau menurut saya, ibu ko­ta tidak bisa tetap di Pulau Jawa. Karena Jakarta, Jabodetabek, atau bahkan Pulau Jawa ini daya dukungnya sebentar lagi tidak mencukupi untuk hidup yang nyaman bagi masyarakat. Karena daya dukung eko­sistemnya sendiri sudah tidak mencukupi. Pengurangan atau penyusutan lahan resapan itu sudah membuat ekosistemnya tidak seimbang, dan itulah yang menjadi penyebab banjir, long­sor yang juga rutin terjadi setiap tahun. Kalau penduduk terus bertambah, pembangunan terus berkembang pesat di Pulau Jawa itu pasti kelas menengahnya tumbuh, dan membutuhkan ruang-ruang untuk kegiatan waktu senggang.

Mereka butuh tempat peristira­hatan, tempat rekreasi, lapangan olah raga, dan sebagainya. Dan itu artinya akan terus memakan lahan hijau, lahan resapan air. Kalau lahan resapan makin berkurang, di musim hujan ekstrim dia banjir, sementara di musim kemarau dia kekeringan parah.

Itu baru dari segi keseim­bangan suplai air saja, bu­kankah masih banyak segi lainnya yang postif dari Jawa yang bisa mendukung...
Sama saja, (segi lainnya pun) sudah hampir tidak memadai juga. Misalnya dari segi kebu­tuhan prasarana transportasi, dan kebutuhan menyediakan prasarana tersebut. Kalau itu tidak seimbang, maka ke mana pun pergi di Jawa ini macet. Itu kan sudah terjadi sekarang. Kemacetan tidak lagi hanya ter­jadi di Jakarta atau Jabodetabek. Dari ujung ke ujung pulau Jawa, kita dapat menemukan titik - titik kemacetan yang semakin parah. Kemudian sepanjang jalan itu makin banyak memakan lahan pertanian yang subur, karena adanya pemenuhan kebutuhan sarana pendukungnya itu.

Kalau ibu kota dipindah ke Sumatera bagaimana?
Jangan di Sumatera. Kalau di sana beratnya ke arah barat lagi dong. Jadi gini, masalah ketim­pangan di Indonesia ini adalah Jawa dengan luar Jawa, antara barat dengan timur, ketimpangan antara pusat dengan pinggiran, pusat dengan perbatasan, dan pulau besar dengan provinsi kepulauan. Ini perlu jadi per­hatian dalam rangka menata Indonesia. Bukan soal masalah menata Jakarta atau Jabodetabek yang rutin dilanda banjir, dilanda kemacetan parah. Itu memang masalah yang harus diselesai­kan, tapi ini juga kesempatan untuk menata Indonesia.

Menurut Anda wilayah yang tepat untuk ibu kota yang baru di Palangkaraya, Kalimantan Tengah seperti usulan Bung Karno?
Tidak. Wacana pemindahan ke Palangkaraya itu dulu su­dah kami patahkan. Masyarakat Palangkaraya dan pemerintah provinsi sana juga sudah sadar, kalau kota itu tidak layak sebagai ibu kota. Sebab, kondisinya beda dengan ketika dipikirkan oleh Bung Karno tahun 1957-1958 itu. Daya dukungnya tidak memadai untuk diisi misalnya dengan 500 ribu penduduk. Jadi soal opsi lokasi itu perlu kajian lebih jauh.

Palangkaraya menurut Anda tidak layak apa hanya karena daya dukungnya yang kurang atau ada persoalan lainnya lagi?
Macam-macam pertimban­gannya. Kalau pilihan antara Jawa dan luar Jawa, menurut saya memang harus luar Jawa. Lalu kalau ke luar Jawa, pilihan­nya pulau dulu, yang paling tepat adalah Kalimantan. Sampai di situ saya rasa tidak perlu perde­batan panjang. Nah, untuk lokasi persisnya harus kita kaji lebih jauh. Di situlah masuk kriteria -kriteria yang konkret. Daya du­kung air, keamanan lokasi dari bencana alam, akses transportasi dari berbagai moda, kemudian akses ke pusat-pusat pertum­buhan ekonomi yang banyak di Pulau Jawa. Jadi kalau bicara akses ekonomi lebih relevan di Kalimantan, karena dekat ke Pulau Jawa. Nanti tinggal dicari lagi, antara memilih lokasi di tengah dekat pedalaman, atau di daerah pesisir pantai dekat laut. Menurut saya lebih baik yang dekat akses laut.

Di kota mana kira-kira?
Belum tahu, itu masih harusdikaji lebih jauh. Pesisir Kalimantan itu kan panjang sekali, jadi tinggal dikaji. Mulai dari Sambas, Mempawah, Pontianak, Ketapang, Pangkalan Bun, sam­pai ke kota-kota di Kalimantan Timur yang banyak sekali. Tinggal dikaji lebih jauh, misal­nya soal bagaimana daya dukung sumber airnya, bagaimana daya dukung lingkungan, bagaimana keamanan dari ancaman kabut asap, dan lain-lain. Tinggal dikaji saja lebih jauh. Ketika saya di Bappenas saya sudah lakukan kajian awal. Jadi yang sekarang tinggal melanjutkan.

Meski sudah dikaji menda­lam, memindahkan ibu kota itu kan enggak gampang, wak­tunya pun tak cukup hanya dalam satu atau dua periode kepemimpinan...
Mindahin ibu kota itu memang enggak mungkin satu dua tahun, minimal itu 10 tahun. Masa mengerjakan kota baru itu 10 tahun. Lihat saja negara-negara yang sudah memindahkan ibu kotanya, rata-rata mereka butuh 10 tahun. Tapi sesudah itu kita bisa menikmati.

Makanya bikinlah undang- undang atau keppresnya, supaya siapa pun yang memerintah itu harus berlanjut. Pindah ibu kota itu kan bukan hanya masalah pe­merintah, tapi juga harus komit­men dari DPR. Supaya itu benar-benar jadi kebijakan negara.

Dalam rencana pemindahan ibu kota ini, ada wacana juga agar pusat pemerintahan dan ekonomi dipisah. Tanggapan Anda?
Lebih baik begitu. Beban Jakarta ini kan terlalu berat, dia jadi pusat segala macam, pusat bisnis, pusat ini, pusat itu. Kalau kita keluarkan satu fungsinya beban Jakarta akan berkurang, sekaligus menambah daya tarik bagi kota baru. Kalau ini dipisah sebetulnya Jakarta tetap sebagai ibu kota enggak apa-apa. Tapi pusat pemerintahannya di tem­pat lain. ***