Untuk mengakhiri kegaduhan, Rizieq Syihab mengusulkan agar dibentuk forum rekonsiliasi antara GNPF-MUI dan pemerintah. Forum ini nantinya menyelesaikan persoalan sejumlah tokoh yang dituduh makar dengan pemerintah. Imam Besar FPI ini menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai mak comblang atau yang menjadi mediator. Menanggapi usulan itu, Yusril senang dan siap.
Menurut Yusril, sepertinya tak sulit menjadi mediator. Apalagi, dia secara pribadi punya hubungan baik dengan ulama, tokoh aktivis maupun dengan tokoh-tokoh kunci baik di pemerintahan maupun di badan legislatif dan yudikatif. "Anda tahu, posisi saya berada di tengah," kata Yusril melalui keterangan tertulis yang disampaikannya di Jakarta.
Yusril menilai rekonsiliasi langkah tepat untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Dia juga yakin tokoh-tokoh GNPP-MUI punya itikad baik memajukan bangsa dan negara. Kalau pun ada perbedaan pendapat, dia menila itu hal wajar dalam kehidupan demokrasi. Sebaliknya, kata Yusril, pemerintah saat ini tengah menghadapi tantangan besar dalam persoalan ekonomi dan pembangunan. Untuk menyelesaikan tantangan itu, pemerintah memerlukan stabilitas sosial dan politik, keamanan yang kondusif. "Energi Pemerintah harus difokuskan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan pembangunan bangsa seluruhnya, sehingga beban-beban lain di bidang politik mestinya bisa dikurangi," paparnya.
Bagaimana konsepnya? Yusril mengaku sudah punya formula rekonsiliasi yang diyakininya dapat diterima kedua pihak. "Saya tidak ingin ada salah satu pihak yang merasa berada di atas angin dan pihak lain merasa terusik harkat dan martabatnya. Tidak ada yang menang atau kalah, karena yang dikedepankan adalah kepentingan umat, bangsa dan negara yang kita cintai bersama," jelasnya.
Yusril menyarankan pemerintah bersikap bijak dan mengedepankan dialog dan persuaif. Melakukan langkah penegakan hukum dalam kasus yang kontroversi justru menambah kontoversi. Karena itu, akan sangat baik jika pemerintah merespons positif gagasan rekonsiliasi ini, apalagi sekarang di penghujung bulan suci Ramadhan dan sebentar lagi akan memasuki bulan Syawal di mana saling maaf-memaafkan.
Sebelumnya, Rizieq Syihab berbicara dari Arab Saudi lewat rekaman suara. Dia menyarankan adanya forum rekonsiliasi pihak Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dengan pemerintah. Dalam rekaman itu, Rizieq mengatakan pada dasarnya pihak GNPF-MUI, jauh sebelum aksi bela Islam jilid 1-3 dan seterusnya telah mangajukan permohonan kepada pemerintah untuk duduk dialog, musyawarah menyelesaikan macam persoalan bangsa. Usulan itu sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Namun ditolak oleh pemerintah. Rizieq tak tahu apa sebab usulan itu ditolak pemerintah.
"Karena itu kepada bapak Yusril dan kawan-kawan yang lainnya perlu membuat satu format yang tepat bagaimana rekonsiliasi yang bisa mengantarkan kepada kedamaian dan menyetop segala kegaduhan. Bagi saya di Tanah Suci tentu saya selaku pembina GNPF MUI tetap ingin mengedepankan dialog dan musyawarah dan lebih mengutamakan rekonsiliasi," tutur Rizieq.
Dia ingin usulan rekonsiliasi ini disambut dengan baik oleh pemerintah. Kalau rekonsiliasi itu tetap ditolak, sementara para ulama terus menerus dikriminalisasi, dan para aktivis terus-menerus diberangus kebebasannya, sementara Islam juga terus menerus dimarginalkan Rizieq tak akan tinggal diam. "Tidak ada kata lain yang harus kita lakukan kecuali lawan. Jadi sekarang pilihannya ada di hadapan pemerintah, rekonsiliasi atau revolusi," tegasnya.
Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin kembali melontarkan ide rujuk nasional. Dia bilang, kegaduhan yang muncul sejak November lalu sudah diperkeruh dengan adanya hasutan yang bersifat memecah belah dan mengadu domba. Rujuk nasional penting digelar untuk merawat kemajemukan. Pernyataan rujuk nasional sudah berkali-kali disuarakan oleh Ma'ruf.
Ide itu pertama kali dilontarkan akhir November lalu, yaitu ketika menjadi penengah dalam pertemuan antara polisi dan perwakilan GNPF MUI. Pertemuan itu sendiri akhirnya menyepakati lima poin berkaitan dengan aksi bela Islam 2.12. Setelah itu, dalam berbagai kesempatan satu-dua kali Ma’ruf kembali mengingatkan akan pentingnya rujuk nasional atau diaolog kebangsaan. Bahkan, usai aksi 2.12, Ma'ruf menjelaskan bahwa Presiden Jokowi menyambut baik ide tersebut.
Kemarin, saat menjadi narasumber diskusi di Forum Peduli Bangsa di Ponpes Riyadlul Jannah, Mojokerto, Jawa Timur, Ma'ruf kembali melontarkan ide tersebut. Dia bilang, bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami kesalahpahaman. Tuduhan anti-pancasila, anti-kebhinekaan, berseliweran seperti sudah makanan sehari-hari. Di dunia maya terdengar lebih parah lagi. Sebagai contoh, Ma'ruf menceritakan suasana Pilgub DKI. Jika seseorang tidak mendukung calon tertentu, maka yang bersangkutan disebut anti-kebinekaan. ***
