Berita

Sofyan Basir/Net

Politik

Relawan Jokowi: Copot Segera Dirut PLN Sofyan Basir

SENIN, 19 JUNI 2017 | 08:39 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Jaringan Nasional Indonesia Baru (JNIB) salah satu Relawan Pendukung Jokowi dalam Pilpres 2014 meminta kepada Presiden Joko Widodo lewat Menteri BUMN Rini Soemarno untuk segera mencopot Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir. Alasannya, perkataan dan kinerja Sofyan Basir tidak sejalan dengan prinsip Nawacita.

Hal ini merspon pernyataan Sofyan Basir, "Mau tarif listrik urun? Cabut meterannya!", mejawab pertanyaan wartawan dalam buka puasa bersama dengan para jurnalis di bilangan Jakarta Selatan, Jumat lalu (16/6).

Kepala Divisi Advokasi JNIB Harli Muin mengatakan, apa yang disampaikan Sofyan Basir sama sekali tidak mencerminkan watak sebagai pejabat negara dan pemipin. Dirut PLN itu setara dengan pajabat negara. Apalagi hubungan warga negara dengan PLN sangat kuat, karena PLN  menggunakan sebagian besar dana APBN dalam menjalankan misinya.


"Oleh karena itu, PLN merupakan bagian dari perusahaan publik. Direkturnya wajib memiliki tutur kata dan perbuata berlaku sopan mencerminkan prilaku moral yang yang diterima masyarakat," tegasnya, Senin (19/6).

Sehubungan dengan itu, Harli Muin meminta tanggungjawab Menteri BUMN untuk menertibkan institusi di bawahnya, termasuk menghukum Dirut PLN Sofyan Basir dengan cara mencopotnya.

Diungkapkannya, apa yang disampaikan Dirut PLN itu merupakan pengalihan masalah dan menutupi kesalahannya, karena tarif listrik naik yang dirasakan masyarakat semakin memberatkan. Padahal naiknya tarif listrik merupakan tanggungjawab PLN mencari solusi dengan menyediakan tarif listrik yang bisa dijangkau oleh masayrakat.

"Kenaikan tarif listrik saat ini, sama sekali tidak mencerminkan dijalankannya prinsip Nawacita," ucap Harli Muin.

Selanjutnya, Harli Muin meminta Menteri BUMN memilih Dirut PLN harus didasarkan pada profesionalime bukan karena tim sukses, relawan dan lainnya.

"Bukankah jabatan Menteri BUMN ketika diangkat menjadi menteri bersumpah menjalankan hukum dan UUD 1945 dengan sunggug-sungguh," pungkasnya. [rus]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya