Berita

Sofyan Basir/Net

Politik

Relawan Jokowi: Copot Segera Dirut PLN Sofyan Basir

SENIN, 19 JUNI 2017 | 08:39 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Jaringan Nasional Indonesia Baru (JNIB) salah satu Relawan Pendukung Jokowi dalam Pilpres 2014 meminta kepada Presiden Joko Widodo lewat Menteri BUMN Rini Soemarno untuk segera mencopot Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir. Alasannya, perkataan dan kinerja Sofyan Basir tidak sejalan dengan prinsip Nawacita.

Hal ini merspon pernyataan Sofyan Basir, "Mau tarif listrik urun? Cabut meterannya!", mejawab pertanyaan wartawan dalam buka puasa bersama dengan para jurnalis di bilangan Jakarta Selatan, Jumat lalu (16/6).

Kepala Divisi Advokasi JNIB Harli Muin mengatakan, apa yang disampaikan Sofyan Basir sama sekali tidak mencerminkan watak sebagai pejabat negara dan pemipin. Dirut PLN itu setara dengan pajabat negara. Apalagi hubungan warga negara dengan PLN sangat kuat, karena PLN  menggunakan sebagian besar dana APBN dalam menjalankan misinya.


"Oleh karena itu, PLN merupakan bagian dari perusahaan publik. Direkturnya wajib memiliki tutur kata dan perbuata berlaku sopan mencerminkan prilaku moral yang yang diterima masyarakat," tegasnya, Senin (19/6).

Sehubungan dengan itu, Harli Muin meminta tanggungjawab Menteri BUMN untuk menertibkan institusi di bawahnya, termasuk menghukum Dirut PLN Sofyan Basir dengan cara mencopotnya.

Diungkapkannya, apa yang disampaikan Dirut PLN itu merupakan pengalihan masalah dan menutupi kesalahannya, karena tarif listrik naik yang dirasakan masyarakat semakin memberatkan. Padahal naiknya tarif listrik merupakan tanggungjawab PLN mencari solusi dengan menyediakan tarif listrik yang bisa dijangkau oleh masayrakat.

"Kenaikan tarif listrik saat ini, sama sekali tidak mencerminkan dijalankannya prinsip Nawacita," ucap Harli Muin.

Selanjutnya, Harli Muin meminta Menteri BUMN memilih Dirut PLN harus didasarkan pada profesionalime bukan karena tim sukses, relawan dan lainnya.

"Bukankah jabatan Menteri BUMN ketika diangkat menjadi menteri bersumpah menjalankan hukum dan UUD 1945 dengan sunggug-sungguh," pungkasnya. [rus]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Herman Deru Perintahkan Jalinsum Diperbaiki Usai Tragedi Bus ALS

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:22

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Pemakzulan Trump Mencoreng Citra Demokrasi Barat

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:01

Politik Mesias Digital

Minggu, 10 Mei 2026 | 00:27

Saksi Sidang di PN Jakbar Dikejar-kejar hingga Diduga Dianiaya

Minggu, 10 Mei 2026 | 00:06

Pendidikan Bukan Komoditas Ekonomi

Minggu, 10 Mei 2026 | 00:03

Korban Kecelakaan Bus ALS Jadi 18 Orang

Sabtu, 09 Mei 2026 | 23:32

Kritik Amien Rais Jadi Momentum Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Sabtu, 09 Mei 2026 | 23:14

Selengkapnya