Keliru, Tuduh Kemendikbud Hilangkan Pendidikan Agama

SEPEKAN terakhir, publik dihebohkan dengan kebijakan Kemendikbud lewat pemberlakuan sekolah 5 hari dalam satu minggu. Berbagai pihak melakukan penolakan terhadap kebijakan tersebut, dan salah satu alasan mendasar penolakan kebijakan Kemendikbud adalah kekhawatiran bahwa sekolah dengan durasi waktu 8 jam/hari akan dapat mematikan madrasah (non formal) yang notabenenya diisi oleh anak-anak sekolah formal.

Tak hanya sampai disitu, tudingan miring juga diarahkan pada Kemendikbud yang dinilai akan menggerus jam belajar bidang studi agama pada sekolah-sekolah formal. Alasan penilaian itu didasarkan pada penerapan pendidikan karakter yang di dalamnya syarat dengan muatan nilai-nilai agama boleh dilakukan di luar sekolah.

Dengan demikian, secara tidak langsung Kemendikbud dituding akan menghilangkan jam belajar agama pada sekolah-sekolah formal dan akan menjadikan peserta didik memiliki pemahaman sekuler (karena dijauhkan dari nilai-nilai agama).

Alasan penilaian ini sungguh sangat tidak berdasar, disebabkan menteri yang diberi amanah menjadi penjaga gawang pendidikan nasional di Indonesia adalah kader Muhammadiyah yang sejak awal berdirinya organisasi Muhammadiyah selalu menanamkan kecintaan terhadap agama dan negara terhadap para kader dan anggota persyarikatan Muhammadiyah.

Ada beberapa alasan yang membuat penulis terpaksa membeberkan bagaimana kecintaan Muhammadiyah terhadap agama dan NKRI agar tudingan miring terhadap Muhammadiyah anti agama dan NKRI dapat segera dipulihkan karena hal ini sangat mengusik kader-kader Muhammadiyah di akar rumput.

Pertama, jika Muhammadiyah anti agama dan NKRI tentu lebih mudah bagi organisasi ini untuk menanamkan paham radikalisme kepada anak usia dini mengingat potensi amal usaha Taman Kanak-kanak milik Aisyiyah (ortom khusus Muhammadiyah) yang begitu banyak tersebar di Indonesia bahkan menjadi TK Favorit.

Kedua, jika Muhammadiyah anti agama dan NKRI tentu sangat mudah bagi organisasi ini untuk mencetak kader-kader militan yang tersebar di ranting dan cabang lewat doktrin pengajian yang dilakukan setiap minggunya.

Ketiga, jika Muhammadiyah anti agama dan NKRI tentu organisasi ini tak mau ambil pusing mengurus pendidikan dan kesehatan masyarakat Indonesia mengingat kontribusi yang sudah tak terhitung dari Muhammadiyah untuk bangsa ini dalam bidang pendidikan dan kesehatan lewat pendirian TK, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi, Klinik dan Rumah Sakit.

Seharusnya pemerintah malu dan berhutang budi terhadap Muhammadiyah karena organisasi ini sedikitpun tak pernah merugikan negara Indonesia apalagi ingin menjauhkan para generasi muda terhadap pendidikan agama. Silahkan hitung dengan cermat berapa bantuan yang diberikan pemerintah terhadap lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah yang saya sebutkan di atas dan rasionalkan dengan jumlah lembaga pendidikan yang terus dikembangkan oleh organisasi Muhammadiyah dengan kemandiriannya. [***]

M. Abrar Parinduri
Anggota Majelis Pendidikan dan Kader PP Muhammadiyah