Berita

KPK/Net

Politik

Wajar Jika KPK Dituding Wadah Perhimpunan Bandit

MINGGU, 18 JUNI 2017 | 21:23 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Tujuan utama pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah untuk menangani kasus-kasus kejahatan KKN yang luar biasa atau extraordinary crime.

Namun faktanya, kasus besar seperti skandal BLBI dibuat mengambang. Para aktor utama yang terlibat merampok uang negara ribuan triliun dibiarkan bebas berkeliaran.

Begitu kata Ketua Progres '98, Faizal Assegaf dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Minggu (18/6).


"Hal ini tentu memberi citra buruk bagi KPK yang seolah berperan menjadi budak peliharaan dan penjaga kepentingan konglomerat serta koruptor kakap," tegasnya.

Faizal kemudian menjabarkan bahwa kasus BLBI ini sengaja dibuat berlarut-larut agar perlahan lenyap di tengah jalan. Ini merupakan modus perselingkuhan dalam kontrol koruptor besar untuk menipu rakyat dan melemahkan negara.

"Jadi wajar jika KPK dituding sebagai wadah perhimpunan para bandit bertopeng hukum yang bebas bertindak semaunya tanpa pengawasan secara transparan," tegasnya.

Tidak adanya prioritas dan neraca dalam penanganan kasus KKN hanya membuat KPK semakin menjadi liar dan mengkhawatirkan. Pertunjukan aneka operasi tangkap tangan (OTT) yang getol dilakukan KPK tidak lebih hanya sandiwara untuk mengelabui publik. Terkesan lembaga tersebut bekerja super sibuk namun esensinya menipu rakyat.

"Celakanya, KPK bahkan telah berpotensi menjadi lapak empuk bagi para makelar kasus yang disinyalir melakukan modus-modus pemerasan secara terselubung," sambung Faizal.

Semakin KPK membiarkan kasus BLBI dan skandal KKN besar lainnya, masih lanjutnya, maka patut dicurigai organisasi tersebut telah dimanfaatkan jaringan konglomerat untuk melemahkan keuangan negara.

"Sudah tepat DPR membuat Pansus Hak Angket guna mengevaluasi kinerja KPK. Harus audit investigasi untuk mengungkap dugaan aneka kejahatan yang tersembunyi di dalamnya," lanjutnya.

"Termasuk perlunya menghadirkan lembaga pengawas independen agar memastikan KPK fokus menuntaskan kasus-kasus korupsi besar," pungkas Faizal. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya