Berita

Foto: Repro

Nusantara

Ruas Tol Palindra Ambles, Jokowi Diminta Evaluasi Serius Proyek Infrastruktur

MINGGU, 18 JUNI 2017 | 18:45 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kabar kurang menyenangkan tiba sepekan menjalang Hari Raya Idul Fitri. Jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan antara Palembang-Indralaya (Palindra) ambles selama 30 meter. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu (17/06) sekitar pukul 13.00 WIB.

Menurut pihak kontraktor, PT. Hutama Karya, penyebab ambles tol Palindra adalah kontur tanahnya yang merupakan area rawa.

Ketua Umum Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) Iwan Dwi Laksono menilai peristiwa tersebut berkaitan erat dengan kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).


Pasalnya, Kementerian tersebut langsung membawahi Badan Pengantur Jalan Tol (BPJT) yang mengatur segala persoalan mengenai jalan tol, termasuk tender pengerjaannya.

“Ini salah satu evaluasi untuk kementerian PUPR, agar serius dan jeli,” kata Iwan di Jakarta, Minggu (18/06).

Iwan mengungkapkan, dalam mengerjakan pembangunan ruas jalan tol, kualitas tanah yang menjadi bahan timbunan harus melalui uji laboratorium. Karena itu akan mempengaruhi kekuatan badan jalan. “Tidak boleh asal dalam memilih kualitas tanah,” sahutnya.

Maka dari itu, tambahnya, konstruksi jalan tol Palindra menggunakan teknologi Vacuum Consolidation Method (VCM) karena berada di daerah rawa. Teknologi yang digunakan sangat canggih dan membutuhkan waktu cukup lama.

"Tapi kalau hasilnya seperti ini, berarti dipertanyakan , baik itu waktu, kualitas tanah, pola kerja, bahan bangunan, dan lain-lain Lah," timpal Iwan.  

Sama seperti di lintas Papua, terutama di Jayawijaya, ruas tol Palindra merupakan jalur Trans Sumatera yang akan digunakan sebagai jalur logistik.

“Jika terjadi kerusakan, pasti akan mempengaruhi distribusi barang,” sambungnya.

Iwan juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi serius terhadap pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan Kementerian PUPR, terutama jalan.

“Presiden harus melakukan sidak langsung, apalagi jalur logistik, memengaruhi perekonomian nasional,” demikian Iwan. [dem]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya