Berita

Foto: Repro

Nusantara

Ruas Tol Palindra Ambles, Jokowi Diminta Evaluasi Serius Proyek Infrastruktur

MINGGU, 18 JUNI 2017 | 18:45 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kabar kurang menyenangkan tiba sepekan menjalang Hari Raya Idul Fitri. Jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan antara Palembang-Indralaya (Palindra) ambles selama 30 meter. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu (17/06) sekitar pukul 13.00 WIB.

Menurut pihak kontraktor, PT. Hutama Karya, penyebab ambles tol Palindra adalah kontur tanahnya yang merupakan area rawa.

Ketua Umum Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) Iwan Dwi Laksono menilai peristiwa tersebut berkaitan erat dengan kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).


Pasalnya, Kementerian tersebut langsung membawahi Badan Pengantur Jalan Tol (BPJT) yang mengatur segala persoalan mengenai jalan tol, termasuk tender pengerjaannya.

“Ini salah satu evaluasi untuk kementerian PUPR, agar serius dan jeli,” kata Iwan di Jakarta, Minggu (18/06).

Iwan mengungkapkan, dalam mengerjakan pembangunan ruas jalan tol, kualitas tanah yang menjadi bahan timbunan harus melalui uji laboratorium. Karena itu akan mempengaruhi kekuatan badan jalan. “Tidak boleh asal dalam memilih kualitas tanah,” sahutnya.

Maka dari itu, tambahnya, konstruksi jalan tol Palindra menggunakan teknologi Vacuum Consolidation Method (VCM) karena berada di daerah rawa. Teknologi yang digunakan sangat canggih dan membutuhkan waktu cukup lama.

"Tapi kalau hasilnya seperti ini, berarti dipertanyakan , baik itu waktu, kualitas tanah, pola kerja, bahan bangunan, dan lain-lain Lah," timpal Iwan.  

Sama seperti di lintas Papua, terutama di Jayawijaya, ruas tol Palindra merupakan jalur Trans Sumatera yang akan digunakan sebagai jalur logistik.

“Jika terjadi kerusakan, pasti akan mempengaruhi distribusi barang,” sambungnya.

Iwan juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi serius terhadap pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan Kementerian PUPR, terutama jalan.

“Presiden harus melakukan sidak langsung, apalagi jalur logistik, memengaruhi perekonomian nasional,” demikian Iwan. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya