BPOM Perlu Jelaskan Ke Publik Soal Izin Peredaran Mie Samyang

Langkah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menarik beberapa mie instan asal Korea Selatan yang diduga mengandung babi perlu didukung dan diapresiasi.

Tindakan menarik mie instan merk Samyang (U-Dong), Samyang (Kimchi), Nongshim, dan Ottogi merupakan salah satu upaya perlindungan konsumen yang memang sudah semestinya rutin dilakukan. Terlebih, di saat melaksanakan ibadah puasa seperti ini.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menjelaskan bahwa mie instan mengandung babi boleh saja dijual di Indonesia, asalkan ada label yang jelas menyebut hal itu.

"Tapi kalau tidak ada labelnya, ini menjadi masalah, sebab bisa saja dibeli dan dikonsumsi orang Islam. Sementara dalam ajaran Islam, daging babi betul-betul diharamkan. Ada ketidakjujuran yang dilakukan oleh importirnya," jelasnya dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Minggu (18/6).

Saleh juga mempertanyakan kinerja BPOM dalam mengawasi peredaran mie tersebut. Ini mengingat izin impor bisa diperoleh jika pengusaha impotir terlebih dahulu meminta izin kepada berbagai instansi terkait, termasuk kepada BPOM untuk melihat tingkat keamanan pangan yang akan diimpor tersebut.

"Waktu mengeluarkan izin, apakah BPOM tidak mengecek ini. Mestinya soal kandungannya juga harus diperiksa. Kenapa setelah masuk ke Indonesia baru kemudian ada temuan seperti ini?," tanyanya.

Oleh karena itu, politisi PAN ini mendesak BPOM untuk menjelaskan ke publik mengenai waktu peredaran mie-mie tersebut di tanah air. Ditakutkan mie-mie tersebut telah banyak dikonsumsi oleh masyarakat tanpa mengetahui bahwa ada kandungan babi di dalamnya. Kalau itu betul, bisa jadi ini kelalaian pihak BPOM untuk melakukan antisipasi.

"Apresiasi kita pada BPOM tidak mengurangi upaya kita untuk mengoreksi berbagai hal yang dianggap tidak benar. Ini harus betul-betul menjadi perhatian BPOM. Perlu ada penjelasan resmi dari BPOM," pungkasnya. [ian]