Berita

Rofi Munawar/Net

Politik

PKS Minta Kenaikan TDL 900 VA Ditunda

MINGGU, 18 JUNI 2017 | 16:21 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan untuk mengevaluasi pengurangan subsidi listrik bagi pengguna daya 900 VA agar benar-benar tepat sasaran.

"Meminta pemerintah agar saat ini menunda dulu kenaikan tarif bagi pelanggan listrik golongan 900 VA. Hal ini dalam rangka memberi ruang gerak kepada masyarakat sampai kondisi perekonomian lebih baik yang dapat meningkatkan daya beli mereka,” ucap politisi PKS Rofi Munawar dalam keterangan persnya, Minggu (18/6).

Anggota Komisi VII DPR RI ini meminta pemerintah untuk memperbaiki terlebih dahulu database pelanggan listrik. Sehingga ada gambaran yang lebih riil mengenai golongan masyarakat miskin yang selama ini aksesnya terhadap pelayanan listrik terhambat.


Di sisi lain, PLN juga harus memastikan fasilitas pemasangan listrik baru untuk 450 VA tetap tersedia untuk mereka.

"PLN juga harus terus melakukan efisiensi dalam pengelolaan listrik nasional sehingga harga listrik bisa turun dan lebih mencerminkan nilai keekonomian yang sebenarnya," tegasnya.

DPR RI dalam rapat kerja Komisi VII dengan Menteri ESDM pada tanggal 22 September 2016 telah menyepakati akan adanya penerapan program subsidi yang lebih tepat sasaran dengan menghapus bantuan subsidi kepada rumah tangga mampu di kategori 900 VA.

Dalam APBN 2017 besarnya pagu subsidi listrik yang telah diputuskan adalah sebesar Rp 44,98 triliun. Subsidi ini akan diberikan untuk 23,15 juta pelanggan kurang mampu dengan rincian sebanyak 19,1 juta merupakan pelanggan 450 VA dan 4,05 juta adalah pelanggan 900 VA. Data pelanggan yang berhak menerima subsidi ini mengacu pada data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dari keseluruhan 45,1 juta pengguna listrik dari PLN. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya