Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

JAMAN: Jangan Permainkan Sektor Pangan, Laporan KPPU Harus Diusut!

MINGGU, 18 JUNI 2017 | 13:18 WIB | LAPORAN:

Menjelang lebaran tahun ini, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) merilis dugaan adanya permainan harga yang dilakukan oleh pelaku kartel bawang putih sehingga menyebabkan harga penjualannya tinggi di pasar Indonesia.

Bahkan, pelaku kartel tersebut disebut-sebut mendapatkan keuntungan hingga Rp 12 triliun per tahun dengan harga jual di pasaran Rp 40.000 per kilogram (kg).

Ketua Umum Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) Iwan Dwi Laksono menegaskan, laporan yang disampaikan oleh KPPU tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.


"Laporan ini harus ditindaklanjuti, jangan sampai sektor pangan terus-terusan dipermainkan," ujarnya di Jakarta, Minggu (18/6).

Sebelumnya, kenaikan signifkan harga cabe di pasaran Indonesia juga disebabkan oleh kelangkaan barang yang disebabkan oleh permainan kartel.

“Pemerintah harus segera berangus jaringan kartel hingga ke akar, kemarin cabe juga sama, permainan mafia," kata Iwan.

Dari temuannya di  lapangan, KPPU mensinyalir terdapat satu kelompok pelaku usaha yang menguasai 50 persen impor bawang putih dari Tiongkok ke Indonesia. Saat ini, 97 persen kebutuhan bawang putih dalam negeri dipenuhi oleh impor.

Menurut Iwan, peluang adanya permainan harga  salah satunya disebabkan oleh ketergantungan Indonesia terhadap impor komoditas pangan. Pelaku usaha yang menguasai impor dengan mudah mempermainkan dan menentukan harga.

"Sudah tepat pemerintah menetapkan tiga tahun ke depan Indonesia swasembada bawang putih," tambahnya.

Ia yakin jika pemerintah berhasil melakukan swasembada komoditas pangan dan tidak lagi bergantung impor maka harga jual kebutuhan pokok masyarakat akan bebas kartel.

"Indonesia akan terbebas dari kartel pangan, selanjutnya segera terwujud kemandirian pangan nasional," tutup Iwan.[wid]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya