Ditolak KPK, Pansus DPR Minta Bantuan Polisi

Anggota Panitia Khusus (pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Soesatyo mengatakan angkat bicara atas sikap pimpinan KPK yang menolak menghadirkan mantan anggota DPR Miryam S Haryani ke Senayan.

Menurut Anggota Komisi III DPR ini, Pansus masih bisa melakukan pemanggilan selanjutnya, sebagaimana penegak hukum melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk dimintai keterangan.

"KPK sebagai pelaksana undang-undang (UU) menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya (tugas pokok dan fungsi) berlandaskan aturan dan UU. Demikian juga dengan DPR. Kalau tidak datang, ya kami kirimkan lagi surat pemanggilan kedua," kata Bambang melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu (17/6).

Ia mengingatkan, seseorang yang sudah dipanggil pansus harus memenuhi panggilan tersebut. Hal itu tercantum di dalam pasal 204 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) baik itu WNI ataupun WNA.

Jika pada pemangilan selama tiga kali, KPK tidak mengizinkan Miryam untuk memenuhi panggilan tersebut, pansus kata politisi Golkar itu bisa meminta bantuan Polri untuk memanggil paksa.

"Kalaupun nanti terjadi pemanggilan paksa oleh kepolisian untuk dihadirkan pada sidang pansus hak angket, itu bukanlah keinginan Pansus DPR ataupun Polri. Tapi, perintah UU," kata Bambang.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, tidak akan mengizinkan mantan bendahara umum Partai Hanura itu untuk memenuhi panggilan Pansus Angket KPK.

"Enggak-enggak, jawabannya tadi sudah disiapkan," kata Agus, saat ditemui di acara pertemuan koordinasi PPATK dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak pelapor profesi, di kantor PPATK Jalan Juanda, Jakarta Pusat.[san]