Berita

Tolak Gula Impor/net

Bisnis

Gunakan Jaringan Anggota Parlemen Di Senayan Untuk Bongkar Mafia Impor Gula

MINGGU, 18 JUNI 2017 | 01:39 WIB | LAPORAN:

Kebijakan Menteri Perdagangan yang menyusun tata Niaga Gula Nasional dengan membentuk Bursa Lelang Gula Kristal Rafinasi diapresiasi oleh Coordinator Indonesia Sugar Watch, Gatot Triyono.

"Bursa Lelang Gula Kristal Rafinasi yang dikuatkan dengan keputusan menteri Perdagangan adalah merupakan kebijakan yang pro rakyat dalam cita-cita trisakti Nawacita," kata Gatot dalam keterangan persnya kepada wartawan, Sabtu (17/6).

Terlebih menurut dia, sebelumnya, setiap tahun, masalah terkait Gula Rafinasi selalu menjadi momok persoalan yang menjadi dampak negative bagi para petani dan pabrik gula putih nasional.


Hal itu menurutnya karena gula rafinasi hasil selundupan yang tidak jelas asalnya merembes ke pasar-pasar, atau kadang kala gula rafinasi sulit untuk di dapat oleh pengusahan makanan dan minuman sehingga menyebabkan produk makanan dan minuman berbasis gula menjadi mahal dan pengusaha makanan dan minuman pun kesulitan dalam menjalankan usahanya.

"Nah, dengan adanya keputusan Menteri Perdagangan untuk mengatur tata niaga gula rafinasi disertai membentuk bursa lelang GKR, menurutnya akan ada kontrol pasar secara baik sehingga pasar tradisiomal dapat teratasi untuk masa mendatang," tambah Gatot.

Namun, lanjutnya, harus diantisipasi mafia impor GKR yang akan menghalalkan segala cara.

"Mafia yang akan gigit jari dan salah satu caranya adalah mengunakan jaringan anggota Parlemen di Senayan untuk menganggu dan melakukan protes pada pemerintahan Joko Widodo terkait Lelang GKR tersebut, begitu  juga mengunakan pengamat," demikian Gatot. [san]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya