Ali Bin Smaikh al-Marri/net
Pemutusan hubungan diplomatik oleh negara-negara Arab di bawah pimpinan Arab Saudi terhadap Qatar adalah tindakan yang "lebih buruk daripada Tembok Berlin".
Pendapat itu disampaikan Ketua Komite Hak Asasi Manusia Nasional Qatar (NHRC), Ali Bin Smaikh al-Marri, saat berbicara di Jenewa pada hari Jumat. Ia meminta Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk mengutuk blokade atas Qatar karena melanggar hak lebih dari 13.000 warga negara Arab yang terlibat.
Marri, dalam sebuah wawancara terpisah dengan Al Jazeera, mencemaskan dampak pelanggaran hak tersebut kehidupan keluarga-keluarga yang ada di kawasan.
Menurut sebuah laporan yang dikeluarkan oleh NHRC pada hari Kamis, tindakan Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain bersama dengan Mesir, itu telah memisahkan ibu dari anak-anak mereka dalam beberapa kasus. NHRC sendiri telah menerima ratusan keluhan masyarakat melalui email, telepon dan hotline, atau kunjungan pribadi ke markas besarnya di ibukota Qatar, Doha.
"Prosedur ini lebih buruk daripada Tembok Berlin. Keluarga telah dipisahkan. Satu contoh, seorang pria Saudi meninggal di Qatar. Anak-anaknya dicegah oleh pemerintah Saudi untuk membawa mayat kembali ke rumah sehingga Qatar mengambil tanggung jawab untuk menguburkannya," kata Marri.
Pada 11 Juni, enam hari setelah pemutusan hubungan diplomatik, Arab Saudi mengeluarkan perintah kerajaan untuk mempertimbangkan situasi kemanusiaan keluarga campuran Saudi-Qatar. Kemudian UEA dan Bahrain pun mengikutinya.
Jika blokade ini berlanjut, lanjut Marri, NHRC akan meminta Dewan HAM untuk membentuk misi pencarian fakta untuk melihat dan menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran tersebut.
Dia juga menggambarkan situasi di mana para siswa dipanggil pulang dari Qatar atau dipaksa meninggalkan universitasnya karena krisis diplomatik. Seperti diketahui, pendidikan di Qatar termasuk yang terbaik di antara negara-negara Teluk lainnya.
Para pejabat Qatar mengancam akan membawa kasus blokade terhadap negaranya ke Dewan Keamanan PBB jika aksi tersebut terus berjalan.
Badan penerbangan PBB mengatakan akan meninjau permintaan dari Qatar untuk campur tangan setelah tetangganya di Teluk menutup wilayah udara mereka untuk penerbangan ke Qatar.
Qatar mengimpor sebagian besar pasokan makanan untuk rakyatnya dari tetangganya di Teluk Arab sebelum krisis diplomatik ini terjadi. Pemerintah Qatar pun telah berbicara dengan sekutunya, Iran dan Turki, untuk mendapatkan pasokan makanan dan air sejak krisis tersebut terjadi.
[ald]
